LAVEA, HANI and Widiyani, Heni and Syahputra, Irwandi (2025) ANALISIS KRITERIA PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 244/PID.SUS/2022/PN.TPG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) HANI LAVEA_2105040108_ILMU HUKUM_COVER.pdf - Published Version Download (399kB)
	Text (Abstrak) HANI LAVEA_2105040115_ILMU HUKUM_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (166kB)
	Text (BAB I) HANI LAVEA_2105040115_ILMU HUKUM_BAB I.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text (Daftar Pustaka) HANI LAVEA_2105040115_ILMU HUKUM_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (159kB)
	Text (Full Teks) HANI LAVEA_2105040108_ILMU HUKUM_FULL TEKS .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas Penerapan rehabilitasi sebagai pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika yang merupakan amanat yang diatur dalam Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN.Tpg, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa yang seharusnya memenuhi kriteria rehabilitasi yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan kriteria rehabilitasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk mengevaluasi penerapan prinsip kepastian hukum dalam putusan tersebut. Rehabilitasi merupakan alternatif hukuman bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang bertujuan untuk pemulihan ketergantungan narkotika dan reintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari putusan pengadilan, undang-undang terkait, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam kasus ini memenuhi kriteria rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Rekomendasi rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) juga telah diberikan. Namun, hakim dalam kasus ini memutuskan pidana penjara selama satu tahun, mengabaikan rekomendasi rehabilitasi tersebut. Penelitian ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan antara kebijakan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Diperlukan penguatan pemahaman dan penerapan hukum terkait rehabilitasi agar keputusan hukum dapat mencerminkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika, dan tujuan pemulihan bagi penyalahguna narkotika.

Actions (login required)

View Item