YUDHAWATI, SUHANA and Akbar, Dhani and Fauzan Riyadi, Sayed (2025) ANALISIS KONSEP KEAMANAN MARITIM DALAM TATA KELOLA KEPELABUHANAN:STUDI KASUS BONGKAR MUAT ILEGAL DI PELABUHAN TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Suhana_Yudhawati_180564201011_Ilmu Hubungan Internasional_Cover.pdf - Published Version Download (764kB)
	Text (Abstrak) Suhana_Yudhawati_Ilmu Hubungan Internasional-Abstrak.pdf - Published Version Download (25kB)
	Text (BAB 1) Suhana_Yudhawati_Ilmu Hubungan Internasional-BAB 1.pdf - Published Version Download (388kB)
	Text (Daftar Pustaka) Suhana_Yudhawati_180564201011_IlmuHubungan Internasional_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (82kB)
	Text (Full Teks) SUHANA YUDHAWATI_180564201018_Ilmu Hubungan Internasional_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Bongkar muat barang ilegal adalah kegiatan kejahatan transnasional dan merupakan permasalahan yang serius, karena hal tersebut dapat mengancam keamanan negara dan mempengaruhi stabilitas perekonomian suatu negara. Oleh karna itu, pentingnya peran dari instansi terkait untuk menangani kasus terkait. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan penyelesaian kasus bongkar muat ilegal di pelabuhan Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pihak terkait dalam menangani kasus bongkar muat ilegal di Tanjungpinang. Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori Port Governance. Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan keamanan maritim dalam tata kelola kepelabuhanan. faktor yang mempengaruhi tata kelola Kepelabuhanan sehingga membuat terjadinya bongkar muat ilegal adalah yang pertama dikarenakan kondisi letak geografis Pelabuhan Tanjungpinang yang strategis sehingga banyak penduduk yang bertempat tinggal dilaut. Hal tersebut membuat orang yang memiliki transoprtasi laut seperti pompong ataupun boat membuat mereka yang melakukan bongkar muat ilegal di area rumah yang jarang dipantau dan diawasi secara langsung oleh pihak pengawasan. untuk mencegah terjadinya bongkar muat ilegal yaitu dengan Aktifitas bongkar muat di Pelabuhan Kepulauan Riau atau Pelantar II Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri tidak boleh dilakukan saat malam hari. Dan pelaksanaan keamanan maritim dalam tata kelola kepelabuhanan dalam penelitian ini yaitu sudah dibentuknya Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjungpinang yang memilki tujuan untuk pelaksanaan pembangunan dan penanganan pelabuhan di Tanjungpinang, sehingga kegiatan pemabangunan yang ada dapat mengurangi permasalahan yang akan timbul pada waktu operasional pelabuhan.

Actions (login required)

View Item