RAHAYU, SITI and Kurnianingsih, Fitri and Firman, Firman (2025) EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK (DI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA TANJUNGPINANG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SITI RAHAYU_2005020005 - ADMINISTRASI NEGARA - Cover..pdf - Published Version Download (633kB)
	Text (abstrak) SITI RAHAYU_2005020005 - ADMINISTRASI NEGARA - abstrak .pdf - Published Version Download (140kB)
	Text (BAB 1) SITI RAHAYU_2005020005 - ADMINISTRASI NEGARA - BAB 1 .pdf - Published Version Download (469kB)
	Text (daftar pustaka) SITI RAHAYU_2005020005 - ADMINISTRASI NEGARA - daftar pustaka .pdf - Published Version Download (311kB)
	Text (Full Teks) SITI RAHAYU_2005020005 - ADMINISTRASI NEGARA - full teks .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Mal Pelayanan Publik, di mana untuk mewujudkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menuntut pelayanan yang cepat, mudah, serta akuntabel tersebut, sehingga dikeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik selaku terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelayanan yang ada di Mal Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas pelayanan publik Duncan (1973) dengan tiga indikator yakni Pencapaian tujuan, Integrasi, dan Adaptasi untuk membantu menjelaskan dan menganalisis fenomena masalah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif teknik deskriptif dengan sumber data primer dan data sekunder yang berfokus pada efektifitas pelayanan publik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksaanaan Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang memliki banyak dasar hukum yang jelas mengatur diantaranya Peraturan Presiden No.89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No.42 Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Tahun 2020 serta Peraturan Wali Kota Tanjungpinang No.30 Tahun 2021 Tentang Mal Pelayanan Publik. Dalam pelaksanaan Mal pelayanan publik ini belum berjalan maksimal. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan sosialisasi atau pemberian informasi melalui media sosial atau website kendala yang dihadapi adalah tidak semua masyarakat terkoneksi internet dan juga media sosial serta tidak semua mengerti akan kebutuhan mereka sendiri, sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi tentang Mal Pelayanan publik. Kemudian terkait SOP tentang pelaksanaan Mal Pelayanan Publik sudah ada panduannya akan tetapi masih banyak instansi yang belum melengkapi SOP tersebut berjumlah 17 instansi dari 32 instansi yang tergabung di Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang

Actions (login required)

View Item