NURDIANA, IRMA and Wayu Eko, Yudiatmaja and Dian Prima, Safitri (2025) PERUNDUNGAN DI TEMPAT KERJA PADA PEGAWAI SEKTOR PUBLIK: STUDI TINJAUAN LITERATUR SISTEMATIS. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) IRMA NURDIANA_2105020046_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (978kB)
	Text (Abstrak) IRMA NURDIANA_2105020046_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (357kB)
	Text (BAB 1) IRMA NURDIANA_2105020046_Ilmu Administrasi Negara_BAB 1.pdf - Published Version Download (362kB)
	Text (Daftar Pustaka) IRMA NURDIANA_2105020046_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (371kB)
	Text (Full Teks) IRMA NURDIANA_2105020046_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Meskipun perundungan telah dibahas dalam studi administrasi publik, perhatian yang terbatas telah diberikan pada tinjauan masalah ini dalam konteks organisasi sektor publik. Penelitian ini mengulas penelitian tentang workplace bullying (WPB) secara sistematis untuk mengatasi kesenjangan literatur yang ada. Penelitian ini menerapkan tinjauan literatur sistematis untuk memahami fitur, teori, metode, dan model konseptual WPB dengan menganalisis lima puluh tujuh makalah. Data dikumpulkan dari repositori Web of Science dan diseleksi menggunakan prosedur PRISMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan, pelecehan, dan kekerasan merupakan fitur WPB yang paling banyak terjadi di sektor publik. Banyak peneliti menggunakan teori sumber daya konservasi, pertukaran sosial, identitas sosial, dan penentuan nasib sendiri dalam menjelaskan WPB di sektor kesehatan, pendidikan, dan pertahanan. Penelitian ini juga menyoroti berbagai konstruk anteseden, mediator, moderator, dan konsekuensi dari WPB. Penelitian ini berkontribusi pada perdebatan tentang WPB di sektor publik dengan memberikan tinjauan literatur yang komprehensif. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan untuk merancang organisasi sektor publik yang lebih inklusif sehingga terhindar dari praktik perundungan.

Actions (login required)

View Item