SAGITA, ANGGIA and Ramadhani, Setiawan and Chaerey, Ranba Sholeh (2025) GOVERNANSI SEDIMENTASI PASIR LAUT DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ANGGIA SAGITA_2105020005_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (486kB)
	Text (Abstrak) ANGGIA SAGITA_2105020005_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (BAB I) ANGGIA SAGITA_2105020005_Ilmu Administrasi Negara_BAB I.pdf - Published Version Download (403kB)
	Text (Daftar Pustaka) ANGGIA SAGITA_2105020005_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (275kB)
	Text (Full Teks) ANGGIA SAGITA_2105020005_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian Governansi Sedimentasi Pasir Laut Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Bintan bertujuan untuk menganalisis bagaimana tata kelola (governansi) kebijakan sedimentasi pasir laut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya di Pulau Numbing, Kabupaten Bintan. Kebijakan sedimentasi pasir laut yang diimplementasikan melalui PP No 26 Tahun 2023 menuai pro dan kontra, terutama dari masyarakat pesisir yang khawatir akan dampak ekologis serta terganggunya mata pencahrian nelayan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori governance menurut Rhodes 1996 dengan lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kebijakan sedimentasi pasir laut di Kabupaten Bintan masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. Kurangnya transparansi informasi, minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta belum optimalnya sinergi lintas sektormenyebabkan masyarakat pesisir merasa kurang mendapatkan perlindungan atas ruang hidup dan perlindungan atas ruang hidup dan penghidupan mereka. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan agar kebijakan ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Actions (login required)

View Item