SAHARI, SAHARI and Yudhanto, Satyagraha Adiputra and Uly, Sophia (2019) PENGAWASAN PENENARAPAN UPAH MINIMUM KOTATANJUNGPINANG TERHADAP PASAR SWALAYAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Text SAHARI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini fokus kepada pembahasan permasalahan terhadap pengawasan UMK di Kota Tanjungpinag pada kariawan sualayan, adapun yang melatar belakangin dari di angkatnya judul tersebut karena tanjungpinang yang merupakan pusat pemerintah provinsi kepualauan riau saat ini sedang berkembang, sehingga banyak dari penduduk kepri yang di luar daerah kota tanjungpinang tetarik ntuk mencari kerja di tanjungpinang. Seiring berjalannya waktu dengan kebutuhan masyarakat serta jumlahnya yang semakin meningkat keadaan tersebut mempengaruhi perkembangan swalayan di dan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, permasalah yang terjadi di mana tenaga kerja tersebut banyak yang di beri upah tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah provinsi kepualauan riau, padahal swalayan merupakan sebuah prusahan dan wajib mematuhi kebijakan pemerintah daerah kepualauan riau. Penelitian ini dilakukan dengahn menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga informasi serta data yang terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wilayah penelitian tepatnya di kota tanjungpinang dan fokus kepada swalayn serta dinas perindustrian dan perdagangan provinsi kepulauan riau. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan melihat sejauhmana peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terahdap swalayan dalam memberi upah kepada kariawanya, dan dengan hasil penelitian tersebut akan peneliti akan memberikan solusi atau masukan bagi pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini di mana ada ukuran atau batasan yang telah ditetapkan, ada beberapa unsur terhadap pengawasan yang dapat di jalani pemerintah provinsi kepualauan riau dan menyimpulkan bahwa memang benar adanya upah yang tidak sesuai umk yang di berikan kepada swalayan, akan tetapi ada suatu perjanjian kerja yang di bangun prusahan swalayan dengan calon kariawan sehingga saling menyepakiti. Perlakuan tersebut berlaku pada setiap kariawan, ada masa perobaan kariawan selama 3 bulan, permasalah tersebut tidak mendapatkkan sangsi dari dinas terkait, padahal dinas terkait mengetahui adanya peraktik yang tidak sesuai dengan peraturan daerah provinsi kepualauan riau. Kata Kunci: Swalayan, Pengawasan, Kariawan

Actions (login required)

View Item