IERDIANA, WIDIA and Subiyakto, Rudi and Octa Putri Charin, Rizky (2025) KOORDINASI PEMERINTAH DALAM UPAYA MITIGASI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA (STUDI PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) WIDIA IERDIANA_2105010015_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (255kB)
	Text (Bab I) WIDIA IERDIANA_2105010015_Ilmu Pemerintahan_Bab I.pdf - Published Version Download (163kB)
	Text (Abstrak) WIDIA IERDIANA_2105010015_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (61kB)
	Text (Daftar Pustaka) WIDIA IERDIANA_2105010015_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (95kB)
	Text (Full Teks) WIDIA IERDIANA_2105010015_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Koordinasi adalah proses mengatur suatu organisasi atau kegiatan agar aturan dan tindakan yang dilakukan bisa selaras dan tidak saling bertentangan. Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga menjadi daerah yang masih sering terjadi banjir sehingga masalah ini sudah seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, dengan itu untuk mengurangi risiko perlu dilakukan melalui konsep koordinasi pemerintah terutama antar pihak yang terlibat secara langsung dalam mitigasi bencana banjir secara teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lingga dalam mitigasi banjir terutama pada wilayah Kecamatan Singkep serta hambatan yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengacu pada teori koordinasi Harold Koontz yang menekankan pentingnya rencana kerja, pertemuan, komunikasi dan pembagian tugas. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi belum berjalan secara optimal. Rencana kerja kedua instansi belum benar-benar menyatu, sehingga program masih berjalan masing-masing sesuai kewenangan. Tujuan dari koordinasi ini hanya karena keduanya sama-sama memiliki peran dalam mitigasi bencana banjir, sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dan Perda Lingga Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Pertemuan keduanya sebatas saling menyampaikan dan menginformasikan upaya mitigasi yang akan dilakukan sesuai rencana kerja. Meskipun komunikasi dan pembagian tugas telah berjalan sesuai fungsi masing-masing, tetapi ini belum mampu menyatukan tindakan secara maksimal, terutama dalam menjawab keluhan masyarakat dan menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh karena kurangnya pemerataan program mitigasi terutama dalam hal sosialisasi dan pembangunan drainase dibeberapa kelurahan yang terdampak. Adapun hambatan utama yang ditemukan dalam pelaksanaan koordinasi yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Ketiga faktor tersebut memperlemah efektivitas penanganan banjir dan menghambat terciptanya koordinasi yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kata Kunci: Koordinasi Pemerintah, Mitigasi Banjir, BPBD, PUTR.

Actions (login required)

View Item