VALENTINE, VANYA ANGEL and Endri, Endri and Ayu, Efritadewi (2025) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEROMPAKAN OLEH TNI ANGKATAN LAUT (TNI AL) DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) VANYA ANGEL VALENTINE_2105040131_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (655kB)
	Text (Abstrak) VANYA ANGEL VALENTINE_2105040131_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (435kB)
	Text (BAB I) VANYA ANGEL VALENTINE_2105040131_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (558kB)
	Text (Daftar Pustaka) VANYA ANGEL VALENTINE_2105040131_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (431kB)
	Text (Full Teks) VANYA ANGEL VALENTINE_2105040131_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

TNI Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Perairan Kepulauan Riau merupakan wilayah yang sangat rawan terjadinya tindak pidana perompakan sehingga perlu adanya penanganan yang khusus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran dan hambatan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam penegakan hukum tindak pidana perompakan di wilayah perairan Kepulauan Riau. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif-Empiris. Pelaksanaan Penegakan hukum terdiri dari deteksi dini dengan mengandalkan informasi intelijen dan komunikasi dengan kapal untuk mendekteksi potensi perompakan serta berkolaborasi dengan unsur komunitas maritim, pelayaran dan pelabuhan. Serta tindakan selanjutnya yang dilakukan seperti Pelaksanaan Penindakan terdiri dari Pengejaran Kapal, Penangkapan dan Penyelidikan Kapal, serta Penyerahan Perkara berikut tersangka dan barang bukti Kepada Instansi di Luar TNI AL yaitu POLRI. selanjutnya TNI AL memiliki Tim Fleet One Quick Response (F1QR) TNI Angkatan Laut (AL) unit khusus yang fokus kepada Penegakan hukum di laut. Hambatan dalam mengatasi tindak pidana perompakan meliputi kurangnya kerja sama internasional dan regional, perlunya sistem keamanan kapal yang memadai, dan keterbatasan yurisdiksi hukum. Selain itu, faktor ekonomi dan sosial serta kompleksitas wilayah operasi dan peran masyarakat. Faktor hambatan lainnya yaitu terkait Anggaran. Kapasitas kapal patroli dan radar pantai atau alat pendeteksi modern (seperti drone pengintai, surveillance maritime satelit atau system AIS untuk kapal kecil) masih terbatas. Saran dari penelitian ini yaitu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara TNI Angkatan Laut dengan POLRI, merubah atau memperbarui Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal/32/V/2009 dan Pemberdayaan masyarakat pesisir.

Actions (login required)

View Item