ANENDRI, NESA TRIA and Nuraini, Lia and Hidayat, Muhammad Fajar (2025) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL YANG TIDAK SAH PADA PRODUK MAKANAN: STUDI KEDAI SARAPAN DI KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) NESA_TRIA_ANENDRI_2105040069_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (672kB)
	Text (Abstrak) NESA_TRIA_ANENDRI_2105040069_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (365kB)
	Text (BAB I) NESA_TRIA_ANENDRI_2105040069_Ilmu Hukum_BAB I.pdf - Published Version Download (367kB)
	Text (Daftar Pustaka) NESA_TRIA_ANENDRI_2105040069_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (342kB)
	Text (Full Teks) NESA_TRIA_ANENDRI_2105040069_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pencantuman label halal secara tidak sah oleh pelaku usaha kedai sarapan di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang tanpa melalui proses sertifikasi halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran dan kerugian bagi konsumen, khususnya umat muslim, yang memiliki hak untuk memperoleh informasi produk yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman label halal yang tidak sah dan menilai tingkat kesadaran hukum pelaku usaha serta konsumen terhadap pentingnya sertifikasi halal. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, yang menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan serta pengumpulan data lapangan melalui wawancara terhadap pelaku usaha, konsumen, dan pihak Kementerian Agama. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi, serta minimnya pengawasan dari Satgas Halal. Di sisi lain, sebagian besar konsumen belum mengetahui bahwa label halal harus dapat diverifikasi keabsahannya. Pencantuman label halal yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi yang benar dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Praktik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi terhadap pelaku usaha dan konsumen serta penegakan hukum yang lebih optimal untuk menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh. Kata Kunci: Label Halal, Perlindungan Konsumen, Kepastian Hukum, Sertifikasi Halal.

Actions (login required)

View Item