SIREGAR, KHAIRUN NISA and Riyadi, Sayed Fauzan and Putri, Rizqi Apriani (2025) TATA KELOLA KEAMANAN PELABUHAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (KPBPB) BATAM, BINTAN DAN KARIMUN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) KHAIRUN NISA SIREGAR_2105050012_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_Cover.pdf - Published Version Download (897kB)
	Text (Abstrak) KHAIRUN NISA SIREGAR_2105050012_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (277kB)
	Text (Bab I) KHAIRUN NISA SIREGAR_2105050012_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_BAB 1.pdf - Published Version Download (334kB)
	Text (Daftar Pustaka) KHAIRUN NISA SIREGAR_2105050012_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (260kB)
	Text (Full Teks) KHAIRUN NISA SIREGAR_2105050012_ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL_FULL TEKS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) merupakan wilayah strategis yang memiliki arus keluar-masuk kapal sangat tinggi, sehingga rentan terhadap kejahatan maritim seperti penyelundupan, perdagangan orang, dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola keamanan pelabuhan BBK dengan pendekatan teori Integrated Blue Criminology dan konsep digital governance. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi langsung di beberapa pelabuhan utama seperti Batu Ampar, Sekupang, Telaga Punggur, Tanjung Uban, dan Tanjung Balai Karimun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menerapkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code dan sistem Automatic Identification System (AIS), penerapannya belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pelabuhan dengan pengawasan terbatas, keterbatasan integrasi antarinstansi, serta infrastruktur digital yang belum merata. Untuk memperkuat tata kelola keamanan maritim, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, adopsi teknologi maritim berbasis digital, serta pelibatan masyarakat pesisir dalam pengawasan. Studi ini merekomendasikan reformasi tata kelola pelabuhan yang mengintegrasikan aspek sosial, teknologi, dan hukum secara berkelanjutan demi terciptanya keamanan pelabuhan yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan kejahatan lintas negara. Kata kunci: Keamanan pelabuhan, BBK, penyelundupan, blue criminology, port governance.

Actions (login required)

View Item