NAZARA, ELGA FRESTINA and Syahputra, Irwandi and Efritadewi, Ayu (2025) PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KELAS Ⅱ A SIBOLGA). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ELGA FRESTINA NAZARA _2105040024_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (561kB)
	Text (Abstrak) ELGA FRESTINA NAZARA _2105040024_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (307kB)
	Text (Bab 1) ELGA FRESTINA NAZARA _2105040024_Ilmu Hukum_Bab 1.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text (Daftar Pustaka) ELGA FRESTINA NAZARA _2105040024_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (195kB)
	Text (Full Teks) ELGA FRESTINA NAZARA _2105040024_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang bertugas menjalankan pembinaan terhadap narapidana. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan, salah satunya adalah narapidana yang melarikan diri dari Lapas. Studi ini dilakukan di Lapas Kelas II A Sibolga dengan fokus pada penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah penerapan sanksi disiplin tersebut dijalankan serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri, dengan menggunakan teori penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kajian kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa Penerapan sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri di Lapas Kelas II A Sibolga dilakukan dengan mengacu pada ketentuan internal dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun terdapat kekosongan norma dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 maupun Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 yang tidak secara eksplisit menyebut tindakan "melarikan diri sebagai pelanggaran disiplin berat, permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 hadir sebagai regulasi yang memberikan kepastian hukum dengan secara eksplisit mencantumkan "melarikan diri" sebagai pelanggaran disiplin berat. Aturan ini memperkuat posisi hukum petugas pemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi secara objektif dan proporsional. Namun, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah petugas, overkapasitas penghuni lapas, lemahnya pengawasan, serta optimalnya pembinaan terhadap narapidana. Penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri memang telah dilakukan, namun perlu evaluasi dan penguatan dari segi regulasi, sumber daya manusia, serta pengawasan eksternal agar pelaksanaan sanksi tidak melanggar prinsip pemasyarakatan dan hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item