BELLA, FIRDA USTA and Endri, Endri and Irwandi, Syahputra (2025) PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENIPUAN BERBASIS ONLINE (STUDI KEPOLISIAN RESOR BINTAN). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) FIRDA USTA BELLA_2105040025_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (728kB)
	Text (Abstrak) FIRDA USTA BELLA_2105040025_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (289kB)
	Text (BAB I) FIRDA USTA BELLA_2105040025_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (717kB)
	Text (Daftar Pustaka) FIRDA USTA BELLA_2105040025_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (522kB)
	Text (Full Teks) FIRDA USTA BELLA_2105040025_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar terhadap dinamika kehidupan sosial, termasuk dalam aspek tindak pidana. Salah satu kejahatan yang berkembang pesat adalah penipuan berbasis online, yang semakin marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di wilayah Kabupaten Bintan. Penipuan ini memanfaatkan sarana internet dan media sosial untuk mengelabui korban dengan berbagai modus. Meskipun Indonesia telah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online masih menghadapi berbagai hambatan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis online di wilayah hukum Polres Bintan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengamatan praktik hukum di lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penipuan online di Polres Bintan menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam hal implementasi peraturan perundang-undangan, kurangnya sarana dan prasarana laboratorium digital forensik serta kendala pembuktian akibat jejak digital yang sulit dilacak. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi faktor penghambat.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap penipuan berbasis online di Polres Bintan belum optimal. Oleh karena itu, disarankan agar Polres Bintan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta melakukan edukasi hukum kepada masyarakat untuk mencegah meningkatnya laporan penipuan berbasis online.

Actions (login required)

View Item