MARSAULINA, MARSAULINA and Setiawan, Ramadhani and Yudiatmaja, Wayu Eko (2025) KRITIK JURGEN HABERMAS TERHADAP PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS: STUDI KOMUNIKASI KEBIJAKAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) MARSAULINA_2105020052_Ilmu Administrasi Negara-Cover.pdf - Published Version Download (704kB)
	Text (Abstrak) MARSAULINA_2105020052_Ilmu Administrasi Negara-Abstrak.pdf - Published Version Download (304kB)
	Text (BAB 1) MARSAULINA_2105020052_Ilmu Administrasi Negara-BAB 1.pdf - Published Version Download (320kB)
	Text (Daftar Pustaka) MARSAULINA_2105020052_Ilmu Administrasi Negara-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (359kB)
	Text (Full Teks) MARSAULINA_2105020052_Ilmu Administrasi Negara-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Meskipun program ini memiliki tujuan yang mulia, proses perumusannya dinilai minim partisipasi publik dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan MBG menggunakan teori komunikasi kebijakan dan pendekatan Critical Hermeneutics Jurgen Habermas, guna melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dilibatkan serta aktor-aktor mana yang diuntungkan. Penelitian ini menggunakan paradigma Critical Theory dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dan pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dari berbagai sumber sekunder, seperti artikel berita, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan. Data dianalisis menggunakan bantuan Software Nvivo untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait kepentingan elit dan respon publik terhadap program MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan dan implementasi program MBG lebih banyak dipengaruhi oleh rasionalitas teknis dan kekuasaan politik daripada rasionalitas komunikatif. Keterlibatan elit politik, militer, dan bisnis dalam struktur pelaksanaan menunjukkan adanya dominasi kepentingan tertentu. Sementara itu, partisipasi publik masih bersifat simbolik dan terbatas pada penerimaan program, bukan dalam proses penyusunan kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian komunikasi kebijakan berbasis teori kritis, serta mendorong perlunya reformulasi kebijakan sosial yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif.

Actions (login required)

View Item