ROSIANO, NABILA and Heni, Widiyani and Irwandi, Syahputra (2025) UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS POLRES BINTAN). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) NABILA ROSIANO_2105040102_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (443kB)
	Text (Abstrak) NABILA ROSIANO_2105040102_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (560kB)
	Text (BAB I) NABILA ROSIANO_2105040102_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (610kB)
	Text (Daftar Pustaka) NABILA ROSIANO_2105040102_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (593kB)
	Text (Full Teks) NABILA ROSIANO_2105040102_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika merupakan isu yang sangat rumit. Dibutuhkan penegakan hukum yang menyeluruh, kerja sama dari berbagai sektor, dan partisipasi aktif masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan, konsekuen, dan konsisten. Meskipun banyak jenis Narkotika yang masih memiliki manfaat dalam dunia kedokteran untuk pengobatan, penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan indikasi medis atau nonmedis tetap menjadi masalah.. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara-cara yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum untuk mencegah bertambahnya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kepolisian Resor Bintan. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan informan sebanyak 2 orang serta menggunakan teknik dan pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polres Bintan sudah sangat komperhensif. kemudian bentuk preventif yang dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan patroli disekitar wilayah yang bisa dikatakan sebagai daerah yang rawan. Berdasarkan pasal 127 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa pelaku yang menggunakan narkotika dibawah 1 gram akan dikenakan rehabilitasi dan pada pasal 114 undang-undang No 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa bagi pelaku yang melakukan peredaran Narkotika akan dikenakan pidana dengan hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif terhadap narkotika memerlukan kombinasi antara ketegasan hukum, edukasi berkelanjutan, peningkatan fasilitas pendukung.

Actions (login required)

View Item