ENGRACIA, LEVINA VIOLA and Endri, Endri and Haryanti, Dewi (2025) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) LEVINA VIOLA ENGRACIA_2105040086_ILMU HUKUM-COVER-compressed.pdf - Published Version Download (573kB)
	Text (ABSTRAK) LEVINA VIOLA ENGRACIA_2105040086_ILMU HUKUM-ABSTRAK.pdf - Published Version Download (64kB)
	Text (BAB I) LEVINA VIOLA ENGRACIA_2105040086_ILMU HUKUM-BAB I.pdf - Published Version Download (174kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) LEVINA VIOLA ENGRACIA_2105040086_ILMU HUKUM-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (197kB)
	Text (FULL TEXT) LEVINA VIOLA ENGRACIA_2105040086_ILMU HUKUM-FULL TEXT.pdf (1).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di Kota Tanjungpinang, penegakan hukum terhadap kebijakan ini masih belum efektif. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 yang berlaku hanya memuat sanksi berupa teguran tanpa disertai penindakan tegas yang mampu menimbulkan efek jera. Pelanggaran terus terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya pengawasan dari aparat yang berwenang. Permasalahan di dalam penelitian berisi bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tanjungpinang dan Apa saja kendala yang terjadi dalam Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Kota Tanjungpinang. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Tanjungpinang serta untuk menyelidiki hambatan yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yakni mengkaji pelaksanaan hukum berdasarkan aturan dan fakta lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang disahkan pada tahun 2019, hingga kini belum ada implementasi nyata di lapangan. Satpol PP selaku penegak belum pernah mendapat surat tugas resmi untuk menertibkan pelanggaran, meskipun Peraturan Walikota telah disahkan. Akibatnya, tidak ada sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar Kawasan Tanpa Rokok. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran kawasan tanpa rokok di Kota Tanjungpinang sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat, namun pelaksanaan penegakannya belum berjalan secara optimal. Diperlukan komitmen nyata dari aparat penegak dan kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok.

Actions (login required)

View Item