AGATHA, AURELIA and Nuraini, Lia and Efritadewi, Ayu (2025) PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BPOM (STUDI KABUPATEN BINTAN). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) AURELIA AGATHA_2105040057_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (717kB)
	Text (Abstrak) AURELIA AGATHA_2105040057_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (204kB)
	Text (Bab I) AURELIA AGATHA_2105040057_Ilmu Hukum_Bab I.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (Daftar Pustaka) AURELIA AGATHA_2105040057_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (Full Teks) AURELIA AGATHA_2105040057_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Peredaran kosmetik ilegal di Kabupaten Bintan yang berpotensi membahayakan konsumen, Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah produksi kosmetik. Akan tetapi, Loka POM di Kota Tanjungpinang mengalami kekalahan di tahap praperadilan dikarenakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan cacat formil. Adanya regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang mewajibkan kosmetik memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan kosmetik tidak terdaftar BPOM di Kabupaten Bintan, sesuai dengan UndangUndang Perlindungan Konsumen yang berlaku dan juga guna mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh konsumen terkait kasus distribusi kosmetik tanpa izin edar di Kabupaten Bintan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang menggabungkan analisis peraturan perundangundangan (pendekatan perundang-undangan) dan data lapangan (penelitian lapangan). Hasil dari penelitian ini ialah Loka POM di Kota Tanjungpinang melakukan penggeledahan dan penyitaan 80 item kosmetik ilegal dari sebuah rumah produksi di Tanjung Uban, Bintan Namun, dalam Praperadilan Loka POM mengalami kekalahan dikarenakan penggeledahan tidak sesuai dengan aturan. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah roduk tersebut terbukti tanpa izin edar BPOM. Proses hukum sempat terhambat karena putusan praperadilan yang menyatakan tindakan penyidikan Loka POM cacat formil. Meskipun demikian, Loka POM tetap menekankan pentingnya penegakan hukum dan mengimbau pelaku usaha untuk melengkapi izin edar dan produksi. Penyelesaian sengketa yang dilakukan konsumen terhadap kasus kosmetik ilegal di Kabupaten Bintan umumnya menghadapi kendala dalam proses hukum. Akan tetapi konsumen bisa melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, dan juga dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi agar penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat dan efisien. Kata Kunci: Konsumen, Kosmetik, Ilegal.

Actions (login required)

View Item