Felisia, Savira and Setiawan, Azhari and Putri, Rizqi Apriani (2025) STUDI FEMINISME PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PEREMPUAN KEPULAUAN RIAU DI SINGAPURA TAHUN 2022-2024. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
|
Text (Cover)
Savira Felisia_2105050059_Ilmu Hubungan Internasional_Cover.pdf - Published Version Download (915kB) |
|
|
Text (Abstrak)
Savira Felisia_2105050059_Ilmu Hubungan Internasional_Abstrak.pdf - Published Version Download (284kB) |
|
|
Text (Bab 1)
Savira Felisia_2105050059_Ilmu Hubungan Internasional_Bab 1.pdf - Published Version Download (520kB) |
|
|
Text (Daftar Pustaka)
Savira Felisia_2105050059_Ilmu Hubungan Internasional_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (274kB) |
|
|
Text (Full Teks)
Savira Felisia_2105050059_Ilmu Hubungan Internasional_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan yang bekerja di sektor domestik di Singapura menghadapi berbagai tantangan mulai dari eksploitasi, kekerasan berbasis gender, hingga lemahnya akses terhadap perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI perempuan di Singapura melalui kebijakan nasional dan diplomasi bilateral. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta pendekatan teori feminisme interseksional oleh Kimberlé Crenshaw untuk melihat bagaimana identitas gender, kelas, dan status migrasi saling beririsan dalam menciptakan kerentanan. Lokasi penelitian difokuskan di Tanjungpinang, dengan informan dari BP3MI, Imigrasi, dan DPPPAPPKB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada MoU antara Indonesia dan Singapura serta kebijakan nasional seperti UU No. 18 Tahun 2017, implementasinya masih menghadapi kendala di lapangan. Minimnya pengakuan hukum bagi pekerja domestik di Singapura, lemahnya pengawasan agen penempatan, serta keterbatasan perlindungan bagi PMI non-prosedural menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlindungan PMI perempuan memerlukan kebijakan yang lebih responsif terhadap pengalaman interseksional mereka, serta penguatan diplomasi dan pengawasan lintas negara.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Subjects: | 300. Ilmu Sosial > 360 Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial > 362.83 Problems and Services to Women/Permasalahan dan Layanan kepada Wanita dan Perempuan | |||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Hubungan Internasional | |||||||||
| Depositing User: | user HI | |||||||||
| Date Deposited: | 14 Aug 2025 01:25 | |||||||||
| Last Modified: | 14 Aug 2025 01:25 | |||||||||
| URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/9989 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
