HAKIM, AQILA FIKRIL and Haryanti, Dewi and Harmain, Irfan (2026) KEDUDUKAN HUKUM DAN KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DI TANDATANGANI DI LUAR WILAYAH JABATAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Aqila_Fikril_Hakim_2205040164_Ilmu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (657kB)
	Text (Abstrak) Aqila_Fikril_Hakim_2205040164_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (Bab 1) Aqila_Fikril_Hakim_2205040164_Ilmu Hukum-BAB I.pdf - Published Version Download (426kB)
	Text (Daftar Pustaka) Aqila_Fikril_Hakim_2205040164_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (320kB)
	Text (Full Text) Aqila_Fikril_Hakim_2205040164_Ilmu Hukum-Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang tinggi. Notaris sebagai pejabat publik mendapatkan wewenang dari negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui dokumen tersebut. Kewenangan dibatasi oleh wilayah jabatan agar pengawasan negara tetap berjalan efektif. Pasal 1868 KUHPerdata mensyaratkan akta disusun oleh notaris yang memiliki otoritas di tempat akta dibuat. Munculnya berbagai kasus pengadilan di mana salah satu pihak menggugat keabsahan akta dengan dalih cacat formil (locus delicti), yang mengakibatkan akta tersebut turun kekuatannya menjadi akta di bawah tangan. Penelitian bertujuan untuk mengindentifikasi dan memahami secara mendalam tentang posisi hukum dan keabsahan dokumen notaris yang ditandatangani di luar wilayah jabatan notaris sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia, khusus nya UU Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Amandemen terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 yang berkaitan dengan UUJN serta KEN. Metode yang dipakai yakni penelitian hukum normatif yakni penelitian bertujuan menggambarkan fakta atau gejala yang menjadi bahan atau objek dari penelitian. Hasil penelitian ditemukan kedudukan hukum akta tersebut adalah sah sebagai surat perjanjian, batal sebagai akta notaris, sehingga tujuan kepastian hukum yang melekat pada jabatan notaris gagal tercapai dan notaris memikul tanggung jawab hukum penuh atas kerugian terjadi. Akta ditandatangani di luar wilayah jabatan (di luar provinsi tempat kedudukan notaris) kehilangan sifat otentisitasnya. Pejabat telah melakukan pelanggaran berat terhadap larangan melaksanakan tugas di area di luar yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN-P. Sanksi bisa berupa surat peringatan, penangguhan sementara, atau pemecatan dengan tidak hormat yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). Akta notaris yang ditandatangani di area wilayah tugas kehilangan sifat otentisitasnya. Pasal 1868 KUHPerdata, keabsahan akta otentik bersifat kumulatif, syarat mutlaknya adalah akta perlu disusun oleh pejabat publik yang memiliki wewenang dilokasi pembuatan akta tersebut. Pelanggaran terhadap batasan wilayah jabatan (kompetensi relatif) mengakibatkand akta itu sudah tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan hanya berstatus sebagai dokumen yang dibuat dibawah tangan (menurun tingkatannya) sesuai Pasal 1869 KUHPerdata

Actions (login required)

View Item