Arviana, Risa and Hidayat, Muhammad Fajar and Harmain, Irfan (2026) PERTANGGUNGJAWABAN ETIK NOTARIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN JABATAN DALAM PRAKTIK KUASA MUTLAK. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Risa_Arviana_2205040157_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (436kB)
	Text (Abstrak) Risa_Arviana_2205040157_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (307kB)
	Text (BAB I) Risa_Arviana_2205040157_Ilmu Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (Daftar Pustaka) Risa_Arviana_2205040157_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (308kB)
	Text (Full Teks) Risa_Arviana_2205040157_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban etik notaris terhadap penyalahgunaan jabatan dalam praktik kuasa mutlak dalam perspektif hukum positif Indonesia. Secara konseptual, dengan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). kuasa mutlak pada hakikatnya merupakan perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang esensinya adalah pelimpahan kewenangan bertindak dan bukan pemindahan hak. Hasil penelitian menegaskan, penggunaan kuasa mutlak sebagai instrumen terselubung untuk pengalihan hak bertentangan dengan hukum, doktrin, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab secara etik dan yuridis untuk bertindak jujur, saksama, memberikan penyuluhan hukum, serta menolak pembuatan akta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban perdata notaris baru dapat dimintakan apabila terbukti adanya pelanggaran kewajiban jabatan yang menimbulkan kerugian, serta terdapat hubungan kausalitas sebagaimana dianalisis melalui teori conditio sine qua non (CSQN) dan teori adequate causality. bahwa tidak setiap kerugian akibat pelaksanaan kuasa mutlak dapat dibebankan kepada notaris, terutama apabila notaris telah menjalankan kewajiban jabatannya secara profesional.

Actions (login required)

View Item