AMELIA PUTRI, ANNISA and Muhammad, Fajar Hidayat and Lia, Nuraini (2026) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI PADA PUTUSAN PN BATAM NOMOR 418/PDT.SUS- BPSK/2024/PN BTM). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ANNISA AMELIA PUTRI_2105040055_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (844kB)
	Text (Abstrak) ANNISA AMELIA PUTRI_2105040055_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (150kB)
	Text (Bab I) ANNISA AMELIA PUTRI_2105040055_Ilmu Hukum_Bab I.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text (Daftar Pustaka) ANNISA AMELIA PUTRI_2105040055_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Full Teks) ANNISA AMELIA PUTRI_2105040055_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) oleh Pengadilan Negeri (PN) dalam penyelesaian sengketa konsumen, seperti yang terjadi dalam Putusan PN Batam Nomor 418/PDT.SUS-BPSK/2024/PN BTM, dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasarinya, memiliki beberapa alasan yaitu Putusan BPSK harus didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan relevan. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kepastian hukum bagi konsumen, melemahkan asas final dan mengikat putusan BPSK, serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara BPSK dan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa konsumen. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis Pertimbangan Hakim atas Pembatalan Putusan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa (Studi pada Putusan PN Batam Nomor 418/Pdt.Sus- BPSK/2024/PN Btm). Metode Penelitian yang penulis gunakan ialah Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan menelaah dokumen putusan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur hukum untuk menilai kesesuaian dan alasan pertimbangan hakim. Hasil penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih mengutamakan aspek formil yuridis dan asas kebebasan berkontrak dalam PPJB, sehingga membatalkan putusan BPSK Kota Batam Nomor 014/PK-ARB/BPSK/VIII/2024 yang bersifat final dan mengikat sesuai Pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan ini mengabaikan posisi lemah konsumen dalam perjanjian baku properti, di mana PPJB sering disusun sepihak oleh developer, serta melampaui fungsi pengawasan pengadilan yang seharusnya terbatas pada prosedur dan kewenangan BPSK. Akibatnya, pengabaian tenggang waktu 14 hari pengajuan keberatan, pelanggaran due process of law dalam penunjukan arbiter, dan prioritas klausul mediasi PPJB melemahkan eksistensi BPSK sebagai mekanisme cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sebagaimana dikonfirmasi wawancara informan BPSK Provinsi Kepulauan Riau. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pembatasan Putusan, Sengketa

Actions (login required)

View Item