ASHILAH, AZAHRA and Arianto, Bismar and Fadli Farhan, Adhe (2026) ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) AZAHRA ASHILAH_2205010022_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf Download (559kB)
	Text (Abstrak) AZAHRA ASHILAH_2205010022_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (353kB)
	Text (BAB I) AZAHRA ASHILAH_2205010022_Ilmu Pemerintahan_BAB I.pdf - Published Version Download (512kB)
	Text (Daftar Pustka) AZAHRA ASHILAH_2205010022_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (315kB)
	Text (Full Text) AZAHRA ASHILAH_2205010022_Ilmu Pemerintahan_Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, merupakan salah satu instrumen partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta mengacu pada teori partisipasi Sulaiman (dalam Huraerah, 2008) dan ketentuan normatif dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelaksanaan Musrenbang telah mengikuti mekanisme berjenjang dan pendekatan partisipatif (bottom up) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Namun, pada tataran implementasi terdapat ketidaksesuaian antara desain partisipatif dengan praktik di lapangan. Pada tingkat pemerintah, partisipasi cenderung dimaknai sebagai pemenuhan aspek administratif dan keterwakilan struktural melalui mekanisme berjenjang. Sebaliknya, masyarakat memaknai partisipasi sebagai keterlibatan langsung, keterbukaan akses informasi, serta tersedianya ruang deliberasi yang nyata. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Musrenbang belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang partisipasi deliberatif, melainkan masih berada dalam kerangka partisipasi yang bersifat prosedural. Diperlukan upaya transformasi mekanisme partisipasi yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga memperkuat dimensi deliberasi, transparansi, serta distribusi kekuasaan dalam proses perencanaan pembangunan.

Actions (login required)

View Item