HANDAYANI, DWI and Fitri, Kurnianingsih and Chaerey Ranba, Sholeh (2026) PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
![[img]](http://repositori.umrah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Cover)
DWI HANDAYANI_2205020042_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (745kB) |
|
Text (Abstrak)
DWI HANDAYANI_2205020042_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (211kB) |
|
Text (BAB I)
DWI HANDAYANI_2205020042_Ilmu Administrasi Negara_BAB I.pdf - Published Version Download (248kB) |
|
Text (Daftar Pustaka)
DWI HANDAYANI_2205020042_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (187kB) |
|
Text (Full Teks)
DWI HANDAYANI_2205020042_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memiliki peran penting dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi pembinaan disiplin pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BKPSDM dalam meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Kota Tanjungpinang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM Kota Tanjungpinang telah menjalankan perannya melalui peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif diwujudkan melalui pembinaan, sosialisasi, pengawasan, dan penegakan disiplin. Peran partisipatif dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Satpol PP dalam pelaksanaan pengawasan disiplin. Sementara itu, peran pasif diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, penerapan sistem pengawasan berbasis aplikasi SIAP, serta mekanisme penegakan disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi beberapa faktor penghambat, yaitu kemampuan pegawai yang belum merata, rendahnya kesadaran disiplin sebagian pegawai, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi yang belum optimal, serta keterbatasan sarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi, dan optimalisasi sistem pengawasan agar pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat berjalan lebih efektif.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Subjects: | 300. Ilmu Sosial > 350 Public Administration/Administrasi Negara 300. Ilmu Sosial > 350 Public Administration/Administrasi Negara > 352.14 Local Administration, Provinces/Administrasi Lokal, Provinsi 300. Ilmu Sosial > 350 Public Administration/Administrasi Negara > 352.63 Government Workers/Pegawai Pemerintah |
|||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Administrasi Negara | |||||||||
| Depositing User: | user IAN | |||||||||
| Date Deposited: | 06 Aug 2026 03:33 | |||||||||
| Last Modified: | 06 Aug 2026 03:33 | |||||||||
| URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/11574 |
Actions (login required)
 |
View Item |