RIZKY, REDHA and Arjuna, Hendra and Nuraini, Lia (2026) ANALISIS HUKUM PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN SINGKEP BARAT). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) REDHA_RIZKY_2005040006_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (691kB)
	Text (Abstrak) REDHA_RIZKY_2005040006_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (32kB)
	Text (Bab I) REDHA_RIZKY_2005040006_Ilmu Hukum_Bab I.pdf - Published Version Download (92kB)
	Text (Daftar Pustaka) REDHA_RIZKY_2005040006_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (Full Teks) REDHA_RIZKY_2005040006_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membedah fenomena sosiologi hukum mengenai transaksi pengalihan hak atas tanah yang dilakukan secara non-formal atau di bawah tangan oleh penduduk di wilayah Desa Sungai Buluh, Singkep Barat. Premis dasar penelitian ini berpijak pada fakta empiris di mana masyarakat lokal cenderung mengabaikan keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kecenderungan ini dipicu oleh persepsi kolektif bahwa sistem formal bersifat birokratis dan rumit, sehingga metode konvensional yang mengandalkan kepercayaan timbal balik, adat istiadat, serta efisiensi waktu menjadi pilihan utama.Secara normatif, praktik ini menciptakan dikotomi hukum. Di satu sisi, Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mewajibkan adanya akta otentik dari PPAT sebagai syarat mutlak legalitas administrasi di kantor pertanahan demi meraih jaminan kepastian hukum. Di sisi lain, penelitian ini bertujuan mengupas akar penyebab masyarakat tetap bertahan pada pola lama serta memetakan risiko hukum yang membayangi hak kepemilikan mereka. Dengan mengadopsi metodologi hukum normatifempiris, penelitian ini mensinkronisasikan antara teks regulasi agraria dengan realitas sosial yang diperoleh melalui studi lapangan dan teknik wawancara mendalam.Temuan penelitian transaksi di bawah tangan sah secara materiil menurut Pasal 1320 KUHPerdata, namun memiliki kedudukan formil yang lemah berdasarkan Pasal 1874-1880 KUHPerdata jika terjadi sengketa administratif.. Namun, dari perspektif hukum formil, bukti kepemilikan tersebut lemah karena tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna (otentik). Akibatnya, pembeli tidak memiliki perlindungan hukum yang absolut apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga atau sengketa waris di kemudian hari.Sebagai konklusi, ketergantungan pada jual beli non-formal ini menempatkan masyarakat pada posisi rentan terhadap ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, diperlukan strategi proaktif berupa edukasi hukum yang menyentuh lapisan bawah serta simplifikasi prosedur pendaftaran tanah oleh instansi terkait. Transformasi dari sistem informal ke formal menjadi kebutuhan mendesak agar aset properti masyarakat mendapatkan pengakuan legalkonstitusional yang paripurna. Kata kunci: Jual Beli Tanah, Kepastian Hukum, Pendaftaran Tanah.

Actions (login required)

View Item