ARDIANSYAH, DIKO and Aslamaturrahmah Dwi Putri, Nur and Putra, Ardi (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE PPID PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) DIKO_ARDIANSYAH_2205010013_ILMU PEMERINTAHAN - Cover.pdf.pdf - Published Version Download (794kB)
	Text (Abstrak) DIKO_ARDIANSYAH_2205010013_ILMU PEMERINTAHAN - Abstrak.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (BAB I) DIKO_ARDIANSYAH_2205010013_ILMU PEMERINTAHAN - BAB I.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (Daftar Pustaka) DIKO_ARDIANSYAH_2205010013_ILMU PEMERINTAHAN - Daftar Pustaka.pdf.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (Full Teks) DIKO_ARDIANSYAH_2205010013_ILMU PEMERINTAHAN - Full Teks.pdf.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara digital melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di daerah masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kejelasan informasi hingga kesiapan sumber daya pengelola. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan informasi publik melalui website PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Penelitian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penentuan informan secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Informan terdiri atas PPID Utama, Admin PPID Pelaksana, serta pengguna layanan dari kalangan mahasiswa dan non-mahasiswa (Pegawai Negeri Sipil dan swasta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berlangsung, tetapi memperlihatkan ketimpangan antardimensi. Pada indikator komunikasi, penyaluran informasi melalui beragam kanal telah berjalan, namun kejelasan dan konsistensi informasi masih lemah karena sebagian persyaratan tidak terdokumentasi pada website. Pada indikator sumber daya, jumlah petugas dan anggaran masih terbatas, serta kewenangan atas platform berada pada pemerintah pusat. Indikator disposisi menjadi faktor penopang utama melalui komitmen dan sikap petugas yang responsif. Pada indikator struktur birokrasi, Standar Operasional Prosedur telah tertib, sedangkan koordinasi antarperangkat daerah (fragmentasi) masih menjadi hambatan. Dengan demikian, keberlangsungan layanan lebih banyak ditopang oleh disposisi pelaksana dan ketertiban prosedur, sementara komunikasi dan sumber daya masih membatasi konsistensi pelayanan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan Informasi Publik, PPID, Website, Edward III

Actions (login required)

View Item