RAMADHAN, MUHAMMAD RAYHAN NOVA and Adiputra, Yudhanto Satyagraha and Putra, Ardi (2026) ANALISIS KEWENANGAN PEMERINTAH TERKAIT PEMBANGUNAN FLYOVER DI JALAN WIRATNO TERHADAP ASAS GOOD GOVERNANCE. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Muhammad_Rayhan_Nova_Ramadhan_2205010121_Ilmu Pemerintahan - Cover.pdf - Published Version Download (810kB)
	Text (Abstrak) Muhammad_Rayhan_Nova_Ramadhan_2205010121_Ilmu Pemerintahan - Abstrak.pdf - Published Version Download (398kB)
	Text (Bab I) Muhammad_Rayhan_Nova_Ramadhan_2205010121_Ilmu Pemerintahan - Bab I.pdf - Published Version Download (553kB)
	Text (Daftar Pustaka) Muhammad_Rayhan_Nova_Ramadhan_2205010121_Ilmu Pemerintahan - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (399kB)
	Text (Full Text) Muhammad_Rayhan_Nova_Ramadhan_2205010121_Ilmu Pemerintahan - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemerintah dalam pembangunan Flyover Jalan Wiratno di Kota Tanjungpinang ditinjau dari penerapan asas Good Governance. Pembangunan flyover merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah yang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan konektivitas transportasi, mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, serta menunjang pengembangan kawasan perkotaan dan pusat pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan pembangunan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta telah mengikuti mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penerapan prinsip Good Governance, pemerintah juga telah mengupayakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan, terutama dalam meningkatkan komunikasi publik, penyampaian informasi kepada masyarakat, serta penguatan partisipasi masyarakat yang terdampak secara langsung agar tujuan pembangunan dapat dipahami secara menyeluruh. Selain itu, penyempurnaan mekanisme kompensasi yang berkeadilan terhadap masyarakat terdampak juga perlu terus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legalitas kewenangan pemerintah dalam pembangunan Flyover Jalan Wiratno telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan optimalisasi penerapan prinsip Good Governance secara berkelanjutan diharapkan semakin meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur, memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, serta memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Actions (login required)

View Item