Herlina, Herlina and Alfiandri, Alfiandri and Azizi, Okky Rizki (2026) ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA NIUR PERMAI KECAMATAN SUGIE BESAR KABUPATEN KARIMUN). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) Herlina_2205020006_ILMU ADMINISTRASI NEGARA_COVER.pdf Download (979kB)
	Text (Abstrak) HERLINA_2205020006_ILMU ADMINISTRASI NEGARA - ABSTRAK.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (BAB 1) HERLINA_2205020006_ILMU ADMINISTRASI NEGARA - BAB I.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Daftar Pustaka) HERLINA_2205020006_ILMU ADMINISTRASI NEGARA - DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (188kB)
	Text (Full teks) Herlina_2205020006_ILMU ADMINISTRASI NEGARA_Full Teks.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Good Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, dan efektif. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Niur Permai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Niur Permai, Kecamatan Sugie Besar, Kabupaten Karimun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Niur Permai telah terlaksana dengan cukup baik. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai pengelolaan Dana Desa kepada masyarakat. Akuntabilitas tercermin dari pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Partisipasi masyarakat terlihat melalui keterlibatan dalam forum musyawarah desa sebagai sarana penyampaian aspirasi. Responsivitas pemerintah desa tampak dari upaya memenuhi kebutuhan serta menindaklanjuti masukan masyarakat, meskipun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, efektivitas pengelolaan Dana Desa telah mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan sasaran yang direncanakan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa, perubahan regulasi yang dinamis, serta penyesuaian terhadap prioritas penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan optimalisasi penerapan prinsip-prinsip Good Governance agar tata kelola Dana Desa dapat berlangsung secara lebih transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, dan efektif.

Actions (login required)

View Item