UTAMI, INDAH and Nazaki, Nazaki and Putra, Ardi (2026) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN KASUS HIV/AIDS DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) INDAH UTAMI_2205010082_IP_COVER.pdf - Published Version Download (478kB)
	Text (ABSTRAK) INDAH UTAMI_2205010082_IP_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (36kB)
	Text (BAB 1) INDAH UTAMI_2205010082_IP_BAB 1.pdf Download (173kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) INDAH UTAMI_2205010082_IP_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (169kB)
	Text (FULL TEXT) INDAH UTAMI_2205010082_IP_FULL TEKS.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penanganan HIV/AIDS di Kota Tanjungpinang membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, dan ODHIV karena persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga stigma, diskriminasi, akses layanan, kepatuhan pengobatan, serta dukungan psikososial. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan collaborative governance dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat kolaborasi antaraktor dalam penanganan kasus HIV/AIDS di Kota Tanjungpinang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap delapan informan yang mewakili Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Rumkital dr. Midiyato Suratani, PKBI Kepulauan Riau, Yayasan Kompak, dan ODHIV. Data dianalisis melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah berjalan cukup baik melalui dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Kolaborasi tampak dalam forum koordinasi, pembagian peran, Perjanjian Kerja Sama, penjangkauan kelompok rentan, rujukan, pengobatan ARV, pendampingan sebaya, dan dukungan psikososial. Faktor pendukung meliputi kejelasan peran, komunikasi antaraktor, forum koordinasi, SOP, Perjanjian Kerja Sama, jaringan layanan, serta kedekatan organisasi komunitas dengan kelompok sasaran. Faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, logistik, reagen, tenaga kesehatan terlatih, gangguan sistem informasi, hambatan BPJS, belum optimalnya tindak lanjut masukan komunitas, serta stigma dan diskriminasi. Penelitian menyimpulkan bahwa kolaborasi telah terbentuk, tetapi masih memerlukan penguatan kelembagaan, sumber daya, tindak lanjut keputusan bersama, dan keberlanjutan kerja sama lintas sektor. Kata Kunci: Collaborative governance; HIV/AIDS; kolaborasi lintas sektor; ODHIV; Kota Tanjungpinang.

Actions (login required)

View Item