OKTAPATIKA, SELLA and Winarti, Novi and Putra, Ardi (2026) ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN TRANSPORTASI LAUT BAGI SISWA SMP ANTAR PULAU DI KECAMATAN JEMAJA BARAT, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) SELLA_OKTAPATIKA_2205010021_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (400kB)
	Text (Abstrak) SELLA_OKTAPATIKA_2205010021_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (BAB 1) SELLA OKTAPATIKA_2205010021_IP_BAB 1.pdf - Published Version Download (226kB)
	Text (Daftar Pustaka) SELLA_OKTAPATIKA_2205010021_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (251kB)
	Text (Full Teks) SELLA_OKTAPATIKA_2205010021_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi geografis Kecamatan Jemaja Barat, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang terdiri atas beberapa pulau sehingga transportasi laut menjadi kebutuhan utama bagi siswa SMP dalam mengakses pendidikan. Keterbatasan sarana transportasi yang disediakan pemerintah menyebabkan siswa masih bergantung pada transportasi laut milik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyediaan transportasi laut bagi siswa SMP antar pulau di Kecamatan Jemaja Barat. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori tanggung jawab pemerintahan Helbert J. Spiro (1969), yang meliputi dimensi obligation (kewajiban), accountability (akuntabilitas), dan cause (penyebab). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pihak Dinas Pendidikan, orang tua/wali murid, serta tekong pompong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum menyediakan armada transportasi laut khusus bagi siswa dan masih bergantung pada layanan transportasi milik masyarakat. Meskipun demikian, pemerintah telah memenuhi sebagian tanggung jawabnya melalui penyediaan dukungan anggaran, kerja sama dengan pemilik pompong, pengawasan terhadap pelaksanaan layanan, serta penyediaan perlengkapan keselamatan bagi siswa. Namun, belum tersedianya armada transportasi laut milik pemerintah menyebabkan keberlangsungan layanan masih bergantung pada transportasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan komitmen dan upaya pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi laut yang lebih efektif, aman, dan berkelanjutan guna mendukung pemerataan akses pendidikan di wilayah kepulauan. Kata Kunci: Tanggung jawab pemerinta, Transportasi laut, Akses pendidikan, Siswa Antar Pulau, Pelayanan Publik.

Actions (login required)

View Item