DANIEL RAJA GUKGUK, BRIAN and Satyagraha Adiputra, Yudhanto and Winarti, Novi (2026) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BANGUNAN BERCIRI KHAS MELAYU DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) BRIAN_DANIEL_RAJA_GUKGUK_2105010040_Ilmu Pemerintahan-Cover.pdf - Published Version Download (892kB)
	Text (Abstrak) BRIAN_DANIEL_RAJA_GUKGUK_2105010040_Ilmu Pemerintahan-Abstrak.pdf - Published Version Download (79kB)
	Text (BAB I) BRIAN_DANIEL_RAJA_GUKGUK_2105010040_Ilmu Pemerintahan-BAB I.pdf - Published Version Download (98kB)
	Text (Daftar Pustaka) BRIAN_DANIEL_RAJA_GUKGUK_2105010040_Ilmu Pemerintahan-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (140kB)
	Text (Full Teks) BRIAN_DANIEL_RAJA_GUKGUK_2105010040_Ilmu Pemerintahan-Full teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu Di Kota Tanjungpinang, dalam penelitian ini menggunakan Regulatory Impact Analysis menurut Menurut Regen (Suska, 2012). Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bangunan Berciri Khas Melayu di Kota Tanjungpinang belum berjalan optimal, meskipun memiliki tujuan yang jelas dalam melestarikan budaya Melayu dan memperkuat identitas daerah. Pemerintah telah menunjukkan komitmen melalui penerapan pada bangunan pemerintah, namun pelaksanaannya belum merata dan masih terbatas. Pendekatan kebijakan yang menggabungkan regulasi dan sosialisasi dinilai tepat, tetapi efektivitasnya terhambat oleh lemahnya koordinasi dan kurangnya penyebaran informasi. Secara umum, kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan sosial, seperti peningkatan pariwisata dan identitas budaya, namun penegakan hukum, monitoring, serta jangkauan konsultasi publik masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Actions (login required)

View Item