HELDI, MUHAMAD and Haryanti, Dewi and Irman, Irman (2026) PENATAAN KELEMBAGAAN PENEGAK HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM YANG EFEKTIF. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) MUHAMAD_HELDI_2205040055_Ilmu Hukum - Cover.pdf Download (634kB)
	Text (Abstrak) MUHAMAD_HELDI_2205040055_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (269kB)
	Text (BAB I) MUHAMAD_HELDI_2205040055_Ilmu Hukum - BAB I.pdf - Published Version Download (253kB)
	Text (Daftar Pustaka) MUHAMAD_HELDI_2205040055_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text (Full Teks) MUHAMAD_HELDI_2205040055_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kesenjangan antara jumlah temuan serta laporan mengenai tindak pidana pemilihan umum yang masuk dan kasus yang berhasil sampai ke tahap putusan pengadilan pada Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menata kelembagaan penegak hukum pidana pemilihan umum yang efektif untuk menjawab ketidakefektifan yang ditimbulkan dalam mekanisme yang dijalankan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan hukum normatif yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan teori kelembagaan dari Neil MacCormick dan Ota Weinberger sebagai pisau Analisa untuk menata kelembagaan penegak hukum pidana pemilu lewat indikator berupa struktur triadic. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang hanya berfungsi sebagai wadah koordinasi, menghadapi tantangan besar akibat ketidaksepemahaman antar unsur penegak pidana pemilu karena ego sektoral yang tinggi sehingga hasil keluarnya putusan tindak pidana pemilu jauh dari jumlah laporan dan temuan yang masuk serta birokrasi dalam penyelesaian tindak pidana pemilu yang lama. Karena itu, penelitian ini merekomendasikan penataan kelembagaan dengan kewenangan yang terintegrasi, yaitu memperluas kewenangan penyelidikan kepada Bawaslu dengan mengharuskan Bawaslu membenahi keanggotaannya agar memiliki kompetensi di bidang hukum, serta memberikan kewenangan penyidikan dan penuntutan dalam satu lembaga yang berisi unsur Kepolisian sebagai penyidik pembantu dan Kejaksaan dalam proses penuntutan dengan sebutan Komisi Penegak Hukum Pidana Pemilu. Pembentukan Komisi Penegak Hukum Pidana Pemilu ini adalah suatu kebutuhan konstitusional yang mendesak untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang mencerminkan kedaulatan rakyat dalam negara hukum yang demokratis Kata Kunci: Penataan Kelembagaan, Tindak Pidana Pemilu, Efektif

Actions (login required)

View Item