LORENZA, AULIA and Suryadi, Suryadi and Harmain, Irfan (2026) KEDUDUKAN HUKUM INVESTOR SEBAGAI KONSUMEN JASA KEUANGAN DALAM PEMBATASAN KLAIM GANTI RUGI. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) AULIA_LORENZA_2205040037_Ilmu Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (917kB)
	Text (Abstrak) AULIA_LORENZA_2205040037_Ilmu Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (306kB)
	Text (Bab 1) AULIA_LORENZA_2205040037_Ilmu Hukum - Bab 1.pdf - Published Version Download (360kB)
	Text (Daftar Pustaka) AULIA_LORENZA_2205040037_Ilmu Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (428kB)
	Text (Full Teks) AULIA_LORENZA_2205040037_Ilmu Hukum - Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pesatnya pertumbuhan investor ritel di pasar modal Indonesia memicu kebutuhan mendesak akan kepastian perlindungan hukum atas kegagalan operasional dan malpraktik lembaga keuangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum investor sebagai konsumen jasa keuangan serta pembatasan klaim ganti rugi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-normatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang P2SK jo. POJK Nomor 22/POJK.07/2023 telah meredefinisi investor ritel sebagai konsumen jasa keuangan yang berhak atas perlindungan market conduct (caveat venditor). Namun, terjadi dualisme normatif karena POJK Nomor 49/POJK.04/2016 masih memosisikan investor sebatas “pemodal” (caveat emptor). Dualisme ini berimplikasi pada pembatasan klaim ganti rugi yang kaku, meliputi financial cap maksimal Rp200.000.000,00 per pemodal (Keputusan OJK No. KEP-69/D.04/2020), persyaratkan pemicu klaim berbasis pernyataan OJK atas insolvensi Kustodian, pendaftaran sub-rekening efek, serta penolakan ganti rugi atas potensi keuntungan masa depan (lucrum cessans). Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo, pembatasan kaku tersebut menandakan deviasi fungsional hukum yang mengabaikan keadilan substantif dan memicu pertentangan norma (yuridis antinomy) terhadap prinsip pemulihan kerugian utuh (restitutio in integrum). Kesimpulannya, ketiadaan undang-undang khusus (lex specialis) dan kekakuan aturan DPP menyebabkan perlindungan hukum investor belum optimal, sehingga diperlukan amandemen undang-undang serta reformasi POJK DPP guna memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi investor ritel.

Actions (login required)

View Item