VIDIA, URAI and Nuraini, Lia and Intan, Dian Mustika (2026) ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH WARISAN YANG DINYATAKAN SEBAGAI TANAH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS (STUDI KASUS DI PULAU SERASAN). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) URAI_VIDIA_2205040128_Ilmu_Hukum - Cover.pdf - Published Version Download (539kB)
	Text (Abstrak) URAI_VIDIA_2205040128_Ilmu_Hukum - Abstrak.pdf - Published Version Download (493kB)
	Text (Bab I) URAI_VIDIA_2205040128_Ilmu_Hukum - Bab I.pdf - Published Version Download (584kB)
	Text (Daftar Pustaka) URAI_VIDIA_2205040128_Ilmu_Hukum - Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (421kB)
	Text (Full Text) URAI_VIDIA_2205040128_Ilmu_Hukum - Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan status kepemilikan tanah warisan yang belum terdaftar menimbulkan ketidakpastian hukum ketika tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik antara hak keperdataan ahli waris dengan kewenangan pemerintah dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum, khususnya terhadap tanah yang dikuasai secara turun-temurun namun belum bersertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum kepemilikan tanah warisan menurut hukum perdata dan peraturan pertanahan di Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris atas tanah warisan yang dinyatakan sebagai tanah pemerintah untuk pembangunan Puskesmas di Pulau Serasan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah warisan yang belum bersertifikat tetap dapat diakui sebagai hak ahli waris sepanjang dapat dibuktikan melalui hubungan hukum dengan pewaris, penguasaan fisik yang nyata dan berkelanjutan, serta didukung alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik atas tanah beralih kepada ahli waris karena pewarisan. Perlindungan hukum bagi ahli waris diwujudkan melalui pengakuan terhadap alat bukti kepemilikan, pemberian kesempatan untuk mengajukan keberatan dalam proses pengadaan tanah, serta penyelesaian sengketa sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, tanah warisan yang belum bersertifikat tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai tanah pemerintah tanpa adanya pembuktian dan proses hukum yang memberikan kepastian serta perlindungan terhadap hak ahli waris.

Actions (login required)

View Item