FATURROHMAN, FATURROHMAN and Prima Safitri, Dian and Rizki Azizi, Okky (2026) ANALISIS JEJARING KEBIJAKAN KONSERVASI PADANG LAMUN DI DESA MALANG RAPAT KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) FATURROHMAN_2205020036_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (623kB)
	Text (Abstrak) FATURROHMAN_2205020036_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (356kB)
	Text (Bab I) FATURROHMAN_2205020036_Ilmu Administrasi Negara_Bab I.pdf - Published Version Download (392kB)
	Text (Daftar Pustaka) FATURROHMAN_2205020036_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (307kB)
	Text (Full Teks) FATURROHMAN_2205020036_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Padang lamun merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai habitat biota laut, penyerap karbon biru, dan pelindung kawasan pesisir. Namun, keberadaannya menghadapi berbagai ancaman akibat aktivitas pembangunan, pariwisata, reklamasi, dan pencemaran sehingga diperlukan kebijakan konservasi yang melibatkan berbagai aktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur jejaring kebijakan konservasi padang lamun di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, menganalisis pola interaksi, kolaborasi, dan aliran informasi antar aktor, serta mengidentifikasi pengaruh masing-masing aktor dalam jejaring kebijakan konservasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA) dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dokumentasi, dan kuesioner terhadap aktor yang terlibat dalam kebijakan konservasi padang lamun. Analisis dilakukan menggunakan konsep Policy Network yang meliputi Professional Bodies Networks, Power Producer Networks, dan Social Networks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konservasi padang lamun melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi konservasi, dan sektor swasta yang saling berinteraksi dalam pertukaran informasi, koordinasi, dan pelaksanaan program konservasi. Namun, jejaring kebijakan masih menghadapi kendala berupa koordinasi lintas sektor yang belum optimal, fragmentasi kebijakan, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi antar aktor agar kebijakan konservasi padang lamun dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item