RAMADHANI, QIAN and Suryadi, Suryadi and Dian Mustika, Intan (2026) TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA ATAS PENGGUNAAN VIDEO MEDIA SOSIAL TANPA IZIN UNTUK PROMOSI PRODUK YANG MENGANDUNG UNSUR BLACK CAMPAIGN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) QIAN_RAMADHANI_2205040011_Ilmu Hukum_Cover.pdf - Published Version Download (849kB)
	Text (Abstrak) QIAN_RAMADHANI_2205040011_Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (254kB)
	Text (BAB 1) QIAN_RAMADHANI_2205040011_Ilmu Hukum_BAB 1.pdf - Published Version Download (289kB)
	Text (Daftar Pustaka) QIAN_RAMADHANI_2205040011_Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (226kB)
	Text (Full Teks) QIAN_RAMADHANI_2205040011_Ilmu Hukum_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser paradigma pemasaran ke arah digital, salah satunya melalui pemanfaatan konten video media sosial. Namun, dalam praktiknya kerap terjadi pemanfaatan kembali video milik pihak lain tanpa izin yang mengandung adanya unsur black campaign untuk kepentingan promosi produk. Tindakan ini tidak hanya melanggar hak cipta pengunggah atau pembuat konten asli, tetapi juga memicu kerugian materiil maupun inmateriil bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis bentuk tanggung jawab hukum perdata yang dapat dituntut kepada pelaku penggunaan video tanpa izin untuk promosi bermuatan black campaign, serta untuk mengetahui mekanisme perlindungan dan pemulihan hak bagi pemilik konten yang dirugikan berdasarkan ketentuan hukum perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mengunggah ulang video tanpa izin yang disertai unsur black campaign memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pelaku tidak hanya melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta konten, tetapi juga melakukan pencemaran nama baik dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab perdata yang dibebankan kepada pelaku mencakup kewajiban pembayaran ganti rugi materiil atas potensi keuntungan yang hilang, ganti rugi inmateriil atas kehormatan dan reputasi yang tercemar, serta penghentian penyebaran konten tersebut. Kesimpulannya, penegakan hukum perdata terhadap praktik ini dapat direalisasikan melalui gugatan PMH di pengadilan guna memberikan perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum bagi pemilik konten asli, sekaligus menegakkan etika dalam promosi digital.

Actions (login required)

View Item