AFRIANDA RIZAL, AULIA and Aslamaturrahmah Dwi Putri, Nur and Sophia, Uly (2026) EVALUASI TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH STUDI KASUS MEDIA SOSIAL INSTAGRAM @DISKOMINFO.PROVKEPRI TAHUN 2025. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) AULIA_AFRIANDA_RIZAL_2205010117_COVER.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (579kB) | Request a copy
	Text (Abstrak) AULI AFRIANDA RIZAL_2205010117_ILMU PEMERINTAHAN_ ABSTRAK.pdf - Published Version Download (409kB)
	Text (Bab I) AULI AFRIANDA RIZAL_2205010117_ILMU PEMERINTAHAN_BAB I.pdf - Published Version Download (573kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) AULI AFRIANDA RIZAL_2205010117_ILMU PEMERINTAHAN_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (360kB)
	Text (FULL TEXT) AULIA_AFRIANDA_RIZAL_2205010117_FULL__TEXT__.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Media sosial telah menjadi salah satu kanal utama pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi publik, termasuk mengenai pembangunan infrastruktur dan konektivitas di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, pengamatan awal terhadap konten bertema infrastruktur dan konektivitas pada akun Instagram @diskominfo.provkepri tahun 2025 menunjukkan bahwa unggahan lebih banyak bersifat seremonial, sementara informasi substantif mengenai alasan kebijakan, tahapan pelaksanaan, anggaran, serta capaian dan realisasi program masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan informasi pembangunan dengan karakter keterbukaan informasi yang dipublikasikan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi transparansi informasi publik pada konten bertema infrastruktur dan konektivitas akun Instagram @diskominfo.provkepri tahun 2025 berdasarkan teori Transparency of Government Grimmelikhuijsen dan Welch (2012) yang dioperasionalkan ke dalam tiga dimensi analisis, yaitu Policy Information Transparency, Decision Making Transparency, dan Policy Outcome Transparency. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan directed qualitative content analysis terhadap 55 konten, kemudian diperdalam melalui wawancara dengan 11 informan dari pihak internal dan eksternal. Hasil pengodean menghasilkan 307 kemunculan kode, dengan Keterbukaan Proses memperoleh frekuensi tertinggi sebanyak 133 kemunculan kode (43,3%), diikuti Publikasi Hasil Program sebanyak 93 kemunculan kode (30,3%), dan Kualitas Informasi sebanyak 81 kemunculan kode (26,4%). Temuan menunjukkan bahwa transparansi lebih kuat pada keterlihatan informasi daripada kemampuan publik untuk menelusuri, memverifikasi, membandingkan, dan menilai informasi. Informasi mengenai capaian lebih dominan dibandingkan kendala, sedangkan informasi mengenai dampak aktual dan pertanggungjawaban pascaprogram masih terbatas. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelengkapan dan keterverifikasian informasi, pembaruan program secara berkelanjutan, publikasi kendala dan dampak aktual secara proporsional, serta penguatan koordinasi informasi antara instansi teknis dan pengelola media sosial pemerintah.

Actions (login required)

View Item