OCTAVIA, DHEA and Dian Prima, Safitri and Chaerey Ranba, Sholeh (2026) ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS MARITIM KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) DHEA OCTAVIA_2205020054_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (591kB)
	Text (Abstrak) DHEA OCTAVIA_2205020054_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (151kB)
	Text (BAB I) DHEA OCTAVIA_2205020054_Ilmu Administrasi Negara_BAB I.pdf - Published Version Download (215kB)
	Text (Daftar Pustaka) DHEA OCTAVIA_2205020054_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (178kB)
	Text (Full Teks) DHEA OCTAVIA_2205020054_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan pemangku kepentingan dalam kebijakan riset dan inovasi untuk pengembangan ekonomi berbasis maritim di Kota Tanjungpinang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman terhadap kebijakan riset dan inovasi serta pengembangan ekonomi berbasis maritim. Analisis penelitian menggunakan Stakeholder Salience Theory Mitchell, Agle, dan Wood (1997) melalui tiga indikator, yaitu power (kekuasaan), legitimacy (legitimasi), dan urgency (urgensi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan telah berlangsung melalui hubungan koordinatif antara Bappelitbang dan perangkat daerah teknis, hubungan kolaboratif antara pemerintah dan akademisi, serta hubungan fasilitatif dan pembinaan antara pemerintah dengan nelayan dan pelaku UMKM. Namun, tingkat keterlibatan masing-masing pemangku kepentingan berbeda karena distribusi kekuasaan, legitimasi, dan urgensi yang tidak sama. Aktor pemerintah memiliki kekuasaan yang relatif lebih kuat karena didukung kewenangan formal, sumber daya, anggaran, dan keterlibatan dalam perencanaan serta pelaksanaan program. Sementara itu, akademisi memiliki legitimasi berdasarkan kapasitas keilmuan, sedangkan nelayan dan pelaku UMKM memiliki legitimasi dan urgensi yang kuat karena mengalami secara langsung permasalahan ekonomi berbasis maritim, tetapi mempunyai kekuasaan formal yang lebih terbatas. Penelitian juga menemukan bahwa keterlibatan antarpemangku kepentingan belum sepenuhnya terintegrasi dari proses identifikasi permasalahan, penentuan kebutuhan riset, pelaksanaan penelitian, hingga pemanfaatan hasil riset dalam program dan kebijakan. Dengan demikian, pengembangan ekonomi berbasis maritim melalui kebijakan riset dan inovasi membutuhkan penguatan koordinasi, integrasi data, pemanfaatan hasil riset, serta keterlibatan nelayan dan pelaku UMKM agar kolaborasi antarpemangku kepentingan dapat berlangsung secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item