RADIF, MUHAMAD (2022) ANALISIS STRATEGI BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN BINTAN WILAYAH TANJUNGPINANG DALAM PENDISTRIBUSIAN BARANG BEBAS PAJAK DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020-2021. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
![[img]](http://repositori.umrah.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (COVER)
MUHAMAD RADIF_180565201054_ILMU PEMERINTAHAN_COVER.pdf - Published Version Download (763kB) |
|
Text (ABSTRAK)
MUHAMAD RADIF_180565201054_ILMU PEMERINTAHAN_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (19kB) |
|
Text (BAB 1)
MUHAMAD RADIF_180565201054_ILMU PEMERINTAHAN_BAB 1.pdf - Published Version Download (635kB) |
|
Text (DAFTAR REFERENSI)
MUHAMAD RADIF_180565201054_ILMU PEMERINTAHAN_DAFTAR REFERENSI.pdf - Published Version Download (104kB) |
|
Text (FULL TEKS)
MUHAMAD RADIF_180565201054_ILMU PEMERINTAHAN_FULL TEKS..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
Abstract
Pemasukan barang kena cukai ke kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean melaui bandar udara atau pelabuhan dibebaskankan cukai dikarenakan untuk kebutuhan konsumsi penduduk di kawasan bebas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriftif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Strategi Badan Pengusahaan Kawasan Bintan Wilayah Tanjungpinang dalam pendistribusian barang bebas pajak Berpedoman Kepada Peraturan Menteri Keuangan 120 PMK.04/2017 tentang tatalaksana Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan bebas pajak, yang menerangkan bahwa setiap barang yang diperuntukan di kawasan bebas diberi label atau keterangan khusus pada setiap kemasan. perihal pengawasan teknis dilapangan pihak Badan Pengusahaan Wilayah Tanjungpinang Telah Membangun Koordinasi secara intens dengan pihak Bea Cukai Kota Tanjungpinang. Namun masih adanya kelemahan dari segi Pengawasan terhadap peredaran Barang yang tidak memiliki Label Khusus yang masuk ke wilayah tanjungpinang, Seperti barang yang seharusnya diperuntukan untuk wilayah dompak namun tersebar dan diperjualbelikan dikawasan bahkan daerah lain. berdasarkan hal tersebut Koordinasi terkait pengawasan Keluar masuk barang sangat perlu di perketat lagi agar aktivitas investasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Lokal, khususnya bagi kota tanjungpinang sebagai ibu kota Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Kata Kunci : Strategi, Pendistribusian, Bebas Pajak
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Subjects: | 300. Ilmu Sosial > 320 Political dan Government Science/Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan 300. Ilmu Sosial > 350 Public Administration/Administrasi Negara 300. Ilmu Sosial > 350 Public Administration/Administrasi Negara > 352.25 Governing Boards and Commissions/Pemerintahan Gubernur |
|||||||||
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Ilmu Pemerintahan | |||||||||
| Depositing User: | user ilmupemerintahan | |||||||||
| Date Deposited: | 18 Jul 2022 01:53 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Jul 2022 01:53 | |||||||||
| URI: | http://repositori.umrah.ac.id/id/eprint/2859 |
Actions (login required)
 |
View Item |