KURNIAWAN, REYNALDI and Edison, Edison and Setiawan, Ramadhani (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 TERKAIT PEMBENTUKAN BUMDESA DI 36 DESA KABUPATEN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Reynaldi Kurniawan_180563201129_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (944kB)
	Text (Abstrak) Reynaldi Kurniawan_180563201129_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (295kB)
	Text (Bab 1) Reynaldi Kurniawan_180563201129_Ilmu Administrasi Negara_Bab 1.pdf - Published Version Download (414kB)
	Text (Daftar Pustaka) Reynaldi Kurniawan_180563201129_Ilmu Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (379kB)
	Text (Full Teks) Reynaldi Kurniawan_180563201129_Ilmu Administrasi Negara_Full Teks_compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Kabupaten Bintan menjadi salah satu Kabupaten yang membuat kebijakan dimana semua Desa yang ada di Kabupaten Bintan membentuk Badan Usaha Milik Desa. Terdapat 1 Desa yang bermasalah dalam hal pembentukan dan masalah internal BUMDesa, tidak meratanya sumber daya manusia berkualitas, terdapat hambatan dalam perbaruan pedoman terbaru. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan Kabupaten Bintan tahun 2018 terkait pembentukan BUMDesa di 36 Desa Kabupaten Bintan serta mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam BUMDesa. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini yaitu didalam standar dan sasaran kebijakan pelaksananan pembentukan BUMDesa sudah diperbarui ke Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Peraturan Kementerian Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 dan kebijakan ini sudah tepat sasaran. Dari 3 sumber daya hanya sumber daya manusia yang belum optimal dikarenakan kualitas tidak merata secara keseluruhan. Hubungan antar organisasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan dengan Pemerintah Desa dan pengelola BUMDesa cukup baik tetapi terdapat tidak sinkronnya antara Pemerintah Desa dengan pengelola BUMDesa terkait peraturan terbaru dan unit usaha. Kondisi sosial, ekonomi dan politik sudah cukup optimal dilihat keterlibatan dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Disposisi implementor dilihat dari respon implementor sudah cukup baik terkait pembentukan BUMDesa ini, tetapi terkait pemahaman implementor masih belum optimal. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu dari 4 Desa yang diteliti terdapat 1 Desa tidak sesuai pembentukan BUMDesa, sumber daya manusia didalam BUMDesa belum cukup berkualitas, dan masih terdapat tidak sinkronnya pemahaman pedoman terbaru antara pengurus Desa dengan pengelola BUMDesa, serta pemahaman dan kualitas individu pengurus BUMDesa belum cukup baik.

Actions (login required)

View Item