GUSTINA, LISA and Irman, Irman and Lia, Nuraini (2023) IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH MASYARAKAT YANG MASUK DI DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS (Studi Sertipikat Hak Milik Nomor xxx Atas Nama Helyanto). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) LISA GUSTINA_190574201145_Ilmu Hukum- Cover.pdf - Published Version Download (545kB)
	Text (Abstrak) LISA GUSTINA_190574201145_Ilmu Hukum- Abstrak.pdf - Published Version Download (211kB)
	Text (BAB I) LISA GUSTINA_190574201145_Ilmu Hukum- BAB I.pdf - Published Version Download (487kB)
	Text (Daftar Pustaka) LISA GUSTINA_190574201145_Ilmu Hukum- Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (426kB)
	Text (Full Teks) LISA GUSTINA_190574201145_Ilmu Hukum- Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pada tahun 2022, pihak pemilik sertipikat ingin melakukan proses peralihan hak atau balik nama, namun di tolak oleh pihak BPN kota Tanjungpinang, karena kawasan tersebut adalah termasuk di dalam kawasan hutan produksi terbatas. Tanah tersebut tidak bisa dipindah tangan atau dialihkan, kemudian tidak bisa untuk dijual kepada pihak lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Implikasi Hukum Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Masyarakat Yang Masuk di Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Tanjungpinang. Untuk mengetahui terkait bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kota Tanjungpinang. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Kesimpulan Implikasi Hukum Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Masyarakat Yang Masuk di Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kota Tanjungpinang ditemukan bahwa kawasan hutan termasuk kawasan hutan produksi terbatas ini tidak boleh dikeluarkan sertipikatnya, kemudian perlindungan hukum bagi pemegang Sertipikasi Hak Atas Tanah Di Hutan Produksi Terbatas di Kota Tanjungpinang juga sudah diberikan Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dimana pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Kata Kunci : Implikasi Hukum, Seripikat, Hutan Produksi Terbatas

Actions (login required)

View Item