NOER FADZILAH, DINDA (2023) Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Haji dan Umrah Ditinjau dari Undng-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Pada PT Zulian Kamsaindo Tour & Travel). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) DindaNoerFadzilah_170574201042_HUKUM_Cover.pdf - Published Version Download (311kB)
	Text (Abstrak) Dinda_Noer_Fadzilah_170574201042_HUKUM_Abstrak_pdf.pdf - Published Version Download (33kB)
	Text (Bab 1) Dinda_Noer_Fadzilah_170574201042_HUKUM_Bab1_pdf.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Dinda_Noer_Fadzilah_170574201042_HUKUM_Daftar_Pustaka.pdf Download (148kB)
	Text (FULL TEXT) DINDANOERFADZILAH_170574201042_HUKUM_Full Text_compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (846kB) | Request a copy

Abstract

Pandemi covid-19 menjadi penyebab utama munculnya pembatalan pemberangkatan ibadah haji. Penyelenggaraan ibadah haji, khususnya travel ibadah haji plus masih terdapat ketidaksesuaian dalam pemenuhan prestasinya selaku pelaku usaha, seperti travel Zulindo di Kota Tanjungpinang yang tidak memenuhi prestasinya terhadap jamaah haji plus selaku konsumen seperti yang telah disepakati bersama dalam sebuah perjanjian pemberangkatan haji dimasa berakhirnya pandemi covid-19. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui serta menganalisis apakah pandemi covid-19 ini bisa dijadikan alasan dalam pembatalan pemberangkatan ibadah haji yang mana dikategorikan sebagai force majeure serta bentuk perlindungan hukum terhadap para jamaah haji plus yang gagal berangkat Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan mengkaji untuk mempertimbangkan penerapan atau menempatkan Undang-Undang dan dokumen tertulis kedalam tindakan pada kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, thesis, peraturan perundang-undangan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan permasalahan yang terjadi masuk dalam kategori unsur force majeure realtif, yang mana keadaan debitur yakni PT Zulian Kamsaindo dapat memenuhi kewajiban di waktu yang lain, sebab Pandemi Covid-19 tidak dapat dijadikan sebuah sarana untuk menunda kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya suatu negosiasi serta dilaksanakannya lah perlindungan hukum secara represif diantara travel Zulindo dengan jamaah haji plus. Penyelesaian jalur non-litigasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi jamaah haji plus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya negosiasi antara pelaku usaha yakni PT Zulian Kamsaindo dengan konsumen yaitu jamaah haji yang batal akan keberangkatan yakni jamaah haji memilih penjadwalan kembali keberangkatan ibadah haji atau pengembalian dana sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama dari awal antara Zulindo dan jamaah haji tersebut.

Actions (login required)

View Item