ARYANA, ARYANA and Edison, Edison and Kurnianingsih, Fitri (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PERSAMPAHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text ARYANA_180563201123_AdministrasiNegara_Cover.pdf Download (795kB)
	Text ARYANA_180563201123_Administrasi Negara_Abstrak.pdf Download (185kB)
	Text ARYANA_180563201123_Administrasi Negara_BAB I.pdf Download (471kB)
	Text ARYANA_180563201123_Administrasi Negara_Daftar Pustaka.pdf Download (262kB)
	Text (FULL TEKS) ARYANA_180563201123_Administrasi Negara_Full teks.pdf - Published Version Download (3MB)

Abstract

Keberadaan sampah ialah sebuah fenomena sosial yang sulit buat di hindari pada kehidupan bermasyarakat, salah satu cara untuk menangani masalah sosial ini pemerintah Kota Tanjungpinang menerbitkan peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Retribusi pelayanan persampahan dalam meningkatkan pendapatan asli Dearah serta mengurangi jumlah sampah yang berserakan di Kota Tanjungpinang. Teori yang digunakan yaitu terkait Kebijakan Publik. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana informan pada penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Penanganan Sampah, Petugas UPT TPA, Petugas Badan Pengelola Pajak Retribusi Daerah serta Masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono,2016 dengan indikator : standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, kondisi sosial, politik dan ekonomi, dan disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan belum berjalan secara optimal, Dikarenakan belum meratanya sisoalisasi peraturan Daerah hingga masyarakat masih ada yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, kemudian adanyanya penurunan hasil dari pendapatan retribusi persampahan secara berturut-turut mulai dari tahun 2018 singga tahun 2021 mengalami penurunan hingga tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum membayar bahkan tidak mau membayar retribusi tersebut. Kata kunci : Implementasi, kebijakan pemerintah, peraturan Derah, Retribusi

Actions (login required)

View Item