ISABELLA, MICHELLE and Setiawan, Ramadhani and Ranba Sholeh, Chaerey (2023) EVALUASI KEBIJAKAN IZIN REKLAME DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) MICHELLE ISABELLA_190563201037_Ilmu Administrasi Negara_Cover.pdf - Published Version Download (741kB)
	Text (Abstrak) MICHELLE ISABELLA_190563201037_Ilmu Administrasi Negara_Abstrak.pdf - Published Version Download (53kB)
	Text (BAB 1) MICHELLE ISABELLA_190563201037_Ilmu Administrasi Negara_BAB I.pdf - Published Version Download (385kB)
	Text (Daftar Pustaka) MICHELLE ISABELLA_190563201037_Ilmu Administrasi Negara_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (254kB)
	Text (Full Teks) MICHELLE ISABELLA_190563201037_Ilmu Administrasi Negara_FULL TEKS_compressed-1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan izin reklame merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilatar belakangi untuk melihat bagaimana evaluasi kebijakan izin reklame yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 70 tahun 2021 tentang penyelenggara reklame dan tata cara izin reklame. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori William N Dunn (2003:429-499) dengan indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan izin dan sistem pemungutan pajak reklame, serta kendala-kendala dalam perizinan dan pemungutannya. Dalam hal ini dengan melihat perizinan, penataan dan pelaksanaan reklame yang belum berjalan maksimal sesuai dengan peraturan walikota no. 70 tahun 2021 tentang penyelenggara dan tata cara izin reklame, Penelitian ini mengangkat dua permasalahan: Pertama, bagaimana kebijakan perizinan reklame di Kota Tanjungpinang. Kedua, apa kendala dalam perizinan dan penataan reklame di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perizinan dan penataan reklame yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Tanjungpinang belum maksimal, hal ini berdasarkan hasil penelitian di lapangan, serta BPPRD khususnya telah mengatur dan memungut pajak reklame yang berpedoman pada peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan antara lain: proses penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan walikota, perizinan reklame yang masih diabaikan oleh sebagian wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, dan wajib pajak yang sulit untuk ditemukan. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain: lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh DPMPTSP,yang mengakibatkan masih banyaknya reklame tidak berizin di Kota Tanjungpinang

Actions (login required)

View Item