Rahmadani, Daffa Anugrah Putra and Setiawan, Ramadhani and Sholeh, Chaerey Ranba (2024) ANALISIS KOGNITIF FRAMEWORK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NO.4 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) DAFFA_ANUGRAH_PUTRA_RAHMADANI_190563201091_IAN-Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Abstrak) DAFFA_ANUGRAH_PUTRA_RAHMADANI_190563201091_IAN-Abstrak.pdf - Published Version Download (57kB)
	Text (BAB 1) DAFFA_ANUGRAH_PUTRA_RAHMADANI_190563201091_IAN-BAB 1.pdf - Published Version Download (721kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFFA_ANUGRAH_PUTRA_RAHMADANI_190563201091_IAN-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (177kB)
	Text (Fullteks) DAFFA_ANUGRAH_PUTRA_RAHMADANI_190563201091_IAN-Full Teks.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penyandang disabilitas pada hakekatnya memiliki hak yang sama dengan masyarakat normal lainnya, sehingga ketersediaan aksesibilitas diharapkan dapat memudahkan segala layanan terutama pada fasilitas umum. Fasilitas penting bagi mereka agar mendapatkan kesamaan hak tanpa diskriminasi. Oleh karenanya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Mengapa aktor di lapangan belum optimal dalam mengimplementasikan Perda No. 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan hak penyandang disabilitas di Kota Tanjungpinang? a) Bagaimana kognitif frame para aktor pembuat kebijakan perda ini. b) Dan bagaimana kognitif frame para aktor pelaksana kebijakan Perda ini. Bertujuan, yaitu; Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengapa aktor pembuat dan pelaksana kebijakan di lapangan belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan Perda No.4 tahun 2017 tentang penyelenggaraan hak penyandang disabilitas di Kota Tanjungpinang. Menggunakan konsep kognitif frame diambil dari teori Jens Beckert (2010) dengan berupaya membedah isi kepala dari aktor pembuat dan pelaksana kebijakan, bersumber dari primer dan sekunder serta melalui data dokumentasi dan wawancara terhadap setiap aktor yang terlibat. Hasil penelitian ini mengemukakan adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga penulis dapat mengetahui apa isi kepala aktor dalam implementasi penyelenggaraan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Tanjungpinang tidak terlaksana secara optimal. Kesimpulan yang di dapat dalam penelitian ini bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan terdapat aktor pembuat dan aktor pelaksana kebijakan, selain itu penelitian ini juga mengemukakan tantangan yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan, seperti: kebijakan yang tidak diprioritaskan, anggaran yang tidak memadai dan jumlah penyandang disabilitas yang dianggap minim.

Actions (login required)

View Item