AYUNATASYA, AYUNATASYA and Prima Safitri, Dian and Firman, Firman (2024) ANALISIS JEJARING KEBIJAKAN DALAM PROGRAM SERTIFIKASI PERMUKIMAN DI ATAS AIR DI KELURAHAN KAWAL KECAMATAN GUNUNG KIJANG KABUPATEN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) AYUNATASYA_2005020028_IAN_Cover.pdf - Published Version Download (821kB)
	Text (Abstrak) AYUNATASYA_2005020028_IAN_Abstrak.pdf - Published Version Download (169kB)
	Text (Bab I) AYUNATASYA_2005020028_IAN_BAB I.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Daftar Pustaka) AYUNATASYA_2005020028_IAN_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (304kB)
	Text (Full Teks) AYUNATASYA_2005020028_IAN_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Program sertifikasi permukiman di atas air dilakukan sebagai bentuk untuk menjamin perlindungan hukum bagi pemukiman masyarakat di atas air. Selama ini masyarakat sulit untuk mendapatkan sertifikat karena mereka berada di atas laut, bukan di atas tanah seperti masyarakat pada umumnya yang tinggal di darat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan jejaring kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan program sertifikasi permukiman di atas air di Kelurahan Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Adapun teknik analisis data yang dilakukan yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan yakni teori Van Waarden (1992) dengan indikator aktor, fungsi, struktur, kelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan yang terlibat dalam pelaksanaan program sertifikasi permukiman di atas air terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa. Jejaring yang bekerja yaitu jejaring antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mekanisme pelaksanaan program sertifikasi permukiman di atas air di Kabupaten Bintan Khususnya di Kelurahan Kawal berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Bagi Masyarakat Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pelaksanaan program ini tentunya terdapat kendala di lapangan yakni terkait koordinasi antar instansi khususnya di Tingkat daerah, pada pelaksanaan sosialisasi, fasilitas dan akses pada saat turun lapangan. Peneliti menyarankan perlunya memberdayakan jejaring kebijakan diluar pemerintah maupun swasta.

Actions (login required)

View Item