EROMZI, EROMZI and Suryadi, Suryadi and Widiyani, Heni (2024) PROBLEMATIKA PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH (STUDI DI DESA BUKIT PADI KECAMATAN JEMAJA TIMUR, KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) EROMZI_1700574201028_ILMU HUKUM_COVER.pdf - Published Version Download (936kB)
	Text (ABSTRAK) EROMZI_1700574201028_ILMU HUKUM_ABSTRAK.pdf - Published Version Download (472kB)
	Text (BAB 1) EROMZI_1700574201028_ILMU HUKUM_BAB 1.pdf - Published Version Download (505kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) EROMZI_1700574201028_ILMU HUKUM_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (432kB)
	Text (FULL TEXT) EROMZI_1700574201028_ILMU HUKUM_FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya di tulis di dalamnya serta menjelaskan lokasi, gambar, ukuran dan batas-batas bidang tanah tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan dan penataan masalah pertanahan adalah melalui Transmigrasi. Salah satu daerah yang termasuk dalam kawasan Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi yakni Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur yang kini berada dalam kawasan transmigrasi dan berstatus Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 83/HPL/BPN/97 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perumahan Hutan Atas Tanah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun, terdapat sebuah problematika dimana pembuatan sertifikat lahan masyarakat menjadi terhambat. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyatannya di masyarakat. Berdasarkan teori kepastian hukum, tidak ditemukan adanya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah berupa alashak di Desa Bukit Padi. Hal ini diketahui dari penelitian yang dilakukan bahwa tidak adanya pemberian sertifikat kepada masyarakat yang tanahnya masuk kedalam kawasan hak pengelolaan departemen transmigrasi. Surat alas hak merupakan bukti penguasaan tanah, bukan merupakan bukti kepemilikan. Tidak adanya suatu perlindungan dalam hak keperdataan serta tentunya menyebabkan kerugian dalam hak keperdataan. Penulis menemukan masyarakat di Desa Bukit Padi belum terlindungi dalam hak keperdataan. Serta tidak ditemukan upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak keperdataan tanah masyarakat yang masuk kedalam kawasan pengelolaan departemen transmigrasi. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Transmigrasi, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item