LUBIS, JOY LUNAVITTA and Arjuna, Hendra and Nuraini, Lia (2025) URGENSI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BINTAN. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (COVER) JOY LUNAVITTA LUBIS_2105040110_ILMU HUKUM-COVER.pdf Download (1MB)
	Text (ABSTRAK) JOY LUNAVITTA LUBIS_2105040110_ILMU HUKUM-ABSTRAK.pdf - Published Version Download (708kB)
	Text (BAB I) JOY LUNAVITTA LUBIS_2105040110_ILMU HUKUM-BAB 1.pdf.pdf - Published Version Download (768kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) JOY LUNAVITTA LUBIS_2105040110_ILMU HUKUM-DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (FULL TEXT) JOY LUNAVITTA LUBIS_2105040110_ILMU HUKUM-FULL TEXT-compressed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pekerja Bukan Penerima Upah merupakan kelompok pekerja informal yang umumnya bekerja secara mandiri dan tidak memiliki hubungan kerja formal dengan pemberi kerja. Di Kabupaten Bintan, Pemerintah Daerah telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penyusunan Peraturan daerah tentang Pekerja Bukan Penerima Upah dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatifempiris dengan landasan teori perundang-undangan dari Hans Kelsen, yang memandang sistem hukum sebagai tatanan norma yang berjenjang dan tersusun secara hierarkis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara sebagai pendukung hasil yang di dapatkan dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan Perda menyebabkan pelaksanaan program jaminan sosial bagi BPU masih bersifat sektoral, tidak merata, dan belum mampu menjangkau seluruh pekerja rentan secara menyeluruh. Selain itu, implementasi Peraturan Bupati juga masih menghadapi kendala, khususnya dalam hal keterbatasan anggaran dan koordinasi antarinstansi pelaksana. Oleh karena itu, penyusunan Perda dinilai sangat mendesak untuk memperkuat regulasi, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja BPU di Kabupaten Bintan.

Actions (login required)

View Item