RAHMADIANSYAH, FERDY and Endri, Endri and Efritadewi, Ayu (2025) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 5158K/PID.SUS/2023). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Ferdy Rahmadiansyah_2005040023_Ilmu Hukum-Cover.pdf - Published Version Download (518kB)
	Text (Abstrak) Ferdy Rahmadiansyah_2005040023_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (366kB)
	Text (Bab 1) Ferdy Rahmadiansyah_2005040023_Ilmu Hukum-Bab 1.pdf - Published Version Download (393kB)
	Text (Daftar Pustaka) Ferdy Rahmadiansyah_2005040023_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (362kB)
	Text (Full Text) Ferdy Rahmadiansyah_2005040023_Ilmu Hukum-Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pertimbangan hakim merupakan suatu objek penting dalam sebuah putusan terutama pada putusan kasus Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi menjadi isu yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi dalam tunjangan rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, sehingga hakim memutus perkara tersebut dengan putusan bebas berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 24/Pid.Sus TPK/2022/PN.TPG. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pada tingkat kasasi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5158K/Pid.Sus/2023 yang menghasilkan putusan bersalah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan case approach (pendekatan kasus), sehingga Peneliti melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim yang mana membatalkan putusan tingkat pertama tersebut. Penelitian ini menggunakan pisau analisis teori ratio decidendi (pertimbangan hakim) dan polarisasi penalaran Hakim Agung dalam putusan kasasi. Dengan demikian, keputusan kasasi Mahkamah Agung akan menjadi dasar hukum yang lebih kokoh dalam perkara ini. Seyogyanya, Hakim seharusnya memperhatikan semua aspek untuk mencapai nilai keadilan yang substantif, dissenting opinion yang seharusnya menjadi evaluasi terhadap putusan akhir haruslah menjadi catatan tambahan dalam eksekusi putusan. Selain itu, mampu memberikan pertimbangan yang seimbang dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga penyalahgunaan kewenangan tidak menjadi ladang bagi pemegang jabatan untuk merugikan keuangan negara.

Actions (login required)

View Item