MUNTHE, HENRICO and Endri, Endri and Efritadewi, Ayu (2025) STUDI PERBANDINGAN PENCABUTAN IZIN TERTENTU SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM KUHP. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Henrico Munthe_2005040014_Ilmu Hukum-Cover.pdf Download (669kB)
	Text (Abstrak) Henrico Munthe_2005040014_Ilmu Hukum-Abstrak.pdf - Published Version Download (176kB)
	Text (Bab 1) Henrico Munthe_2005040014_Ilmu Hukum-Bab 1.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text (Daftar Pustaka) Henrico Munthe_2005040014_Ilmu Hukum-Daftar Pustaka.pdf Download (225kB)
	Text (Full Text) Henrico Munthe_2005040014_Ilmu Hukum-FULL TEXT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pencabutan izin tertentu sebagai pidana tambahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, merupakan pembaruan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pengaturan ini tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam bentuk pencabutan izin usaha yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Tujuan utamanya adalah menciptakan efek jera dan mencegah pengulangan tindak pidana melalui mekanisme pemidanaan yang bersifat preventif dan represif. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup bagaimana mekanisme pencabutan izin diterapkan secara adil, transparan, serta proporsional, dan sejauh mana efektivitasnya dalam penanggulangan kejahatan yang berdampak terhadap kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan penelitian ini sebagai bahan literatur bagi akademisi dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative legal approach) dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan menelaah regulasi nasional yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada kejelasan prosedur, prinsip due process of law, dan kebutuhan akan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan putusan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan izin sebagai pidana tambahan memiliki potensi sebagai instrumen penegakan hukum yang efektif, namun implementasinya memerlukan kerangka hukum yang rinci, pengawasan yang kuat, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Kesimpulannya diperlukan regulasi pelaksana yang harmonis dan responsif menjadi prasyarat utama agar kebijakan ini berjalan optimal dalam sistem pemidanaan nasional.

Actions (login required)

View Item