AZZAHRA, MAHARANI and Arianto, Bismar and Darmawan, Eki (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI KOTA TANJUNGPINANG. S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) Maharani Azzahra_2105010055_Ilmu Pemerintahan_Cover.pdf - Published Version Download (448kB)
	Text (Abstrak) Maharani Azzahra_2105010055_Ilmu Pemerintahan_Abstrak.pdf - Published Version Download (148kB)
	Text (Bab 1) Maharani Azzahra_2105010055_Ilmu Pemerintahan_Bab 1.pdf - Published Version Download (272kB)
	Text (Daftar Pustaka) Maharani Azzahra_2105010055_Ilmu Pemerintahan_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (223kB)
	Text (Full Teks) Maharani Azzahra_2105010055_Ilmu Pemerintahan_Full Teks.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia tegolong tinggi, termasuk di Kota Tanjungpinang, jumlah pelanggaran lalu lintas tinggi menyebabkan kemacetan dan kecelakaan. ETLE hadir sebagai solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan penegakan hukum lalu lintas, transparansi, dan akuntabilitas, serta mengurangi praktik pungutan liar. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan pemanfaaatan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan program ETLE dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ETLE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan objek penelitian pengemudi yang melanggar lalu lintas dan petugas penegak hukum ETLE. Lokasi penelitian berada di POLDA Kepulauan Riau, Dinas Perhubungan Kepulauan Riau, dan SAMSAT Kota Tanjungpinang. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi hasil awal menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal dan masih menghadapi berbagai hamabatan signifikan. Hambatan meliputi koordinasi lintas intansi yang lemah antara kepolisian, Dinas Perhubungan, dan SAMSAT, Infrastruktur teknologi yang belum memadai, seperti jaringan internet tidak stabil, jangkauan kamera terbatas, dan kapasitas server penyimpanan data yang minim, turut memperlambat dan mengurangi efektivitas perekaman serta validasi data. Selain itu, kesenjangan kompetensi SDM di kalangan petugas dalam mengelola perangkat dan sistem digital ETLE, ditambah dengan pelatihan yang masih dasar, menyebabkan operasional kurang efisien.

Actions (login required)

View Item