HARDJA, ANDRY and Suryadi, Suryadi and Nuraini, Lia (2025) PENYELESAIAN SENGKETA FASILITAS UMUM PERUMAHAN YANG DITINGGALKAN OLEH PENGEMBANG (Studi Pada Perumahan Graha Cendrawasih Kota Tanjungpinang). S1 thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

	Text (Cover) ANDRY HARDJA_2105040128_Ilmu Hukum_Cover_.pdf - Published Version Download (551kB)
	Text (Abstrak) ANDRY HARDJA_2105040128-Ilmu Hukum_Abstrak.pdf - Published Version Download (638kB)
	Text (BAB 1) ANDRY HARDJA_2105040128-Ilmu Hukum_BAB 1.pdf - Published Version Download (683kB)
	Text (Daftar Pustaka) ANDRY HARDJA_2105040128-Ilmu Hukum_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (560kB)
	Text (Full Teks) ANDRY HARDJA_2105040128-Ilmu Hukum_FullTeks..pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadian bangsa. Perumahan yang dibangun harus memiliki fasilitas umum yang baik bagi masyarakat namun, dilapangan fasilitas umum berupa akses jalan di Perumahan Graha Cendrawasi Kota Tanjungpinang dalam keadaan rusak atau tidak layak dilalui. Kondisi jalan yang rusak dan belum disemenisasi menimbulkan keluhan dari masyarakat. Hal ini diperparah dengan tidak adanya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) kepada pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang upaya penyelesaian sengketa fasilitas umum yang ditinggalkan oleh pengembang (Studi Pada Perumahan Graha Cendrawasih Kota Tanjungpinang). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yang data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara serta didukung dengan data empiris. Hasil dari penelitian ini PT. My Home Astana selaku pengembang tidak lagi beroperasi dan keberadaannya tidak diketahui, bahkan direktur perusahaan telah meninggal dunia. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2022, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengambil alihan fasilitas umum yang terbengkalai melalui mekanisme resmi kepada Pemerintah Daerah, disertai surat keterangan dari lurah dan tahapan verifikasi oleh pemerintah. Penyelesaian sengketa mengenai Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang ditelantarkan oleh pengembang diselesaikan melalui jalur non-litigasi, yaitu mediasi yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang.

Actions (login required)

View Item